Komisi III DPR: Polisi Khusus Pengadilan Harus Punya Dasar Hukum Jelas

Persoalan pengamanan di lingkungan pengadilan berkaitan erat dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.

oleh Luqman RimadiDiterbitkan 17 November 2026, 13:56 WIB
Ilustrasi polisi. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan menunggu pengesahan Undang-Undang (UU) Jabatan Hakim.

Menurut dia, regulasi tersebut diperlukan agar keterlibatan Polri dalam pengamanan lingkungan peradilan memiliki landasan hukum yang jelas, terutama terkait perlindungan hakim dan keluarganya.

Gus Falah menilai, pengaturan secara eksplisit diperlukan untuk memastikan tugas kepolisian sebatas memberikan perlindungan dan pengamanan, bukan mencampuri proses peradilan maupun memengaruhi independensi hakim.

"UU Jabatan Hakim penting menguatkan peran Polri dalam menjaga keamanan karena UU ini mengatur keamanan hakim dan keluarganya," ujar Gus Falah.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, berbagai masukan dan penolakan terhadap wacana tersebut perlu dihargai. Sebab, persoalan pengamanan di lingkungan pengadilan berkaitan erat dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dia mengingatkan, independensi hakim merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Karena itu, pengaturan mengenai posisi dan kewenangan Polri dalam menjaga keamanan peradilan harus dirumuskan secara jelas.

Menurut Gus Falah, kejelasan aturan diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Di sisi lain, perlindungan terhadap keselamatan hakim dan keluarganya juga harus tetap menjadi perhatian.

"Dengan begitu, potensi abuse of power dapat terhindarkan, di sisi lain keselamatan dan keamanan hakim dan keluarga terjaga dengan tepat dan baik," pungkasnya.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya