Anggaran Kesehatan Turun di APBN 2027 Menuai Sorotan

Anggaran kesehatan di APBN 2027 turun, pemerintah diminta tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan masyarakat.

oleh Liputan6Diterbitkan 18 November 2026, 22:12 WIB
Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin meningitis yang sesaat sebelum disuntikkan ke para calon jamaah Haji di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran belanja pusat Kementerian Kesehatan yang turun di APBN 2027 menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto. Dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

​Dokumen perencanaan mencatat penurunan anggaran, pagu Kementerian Kesehatan pada 2027 tercatat hanya sekitar Rp102,1 triliun. Angka ini turun 10,44 persen dari anggaran 2026 yang mencapai Rp114 triliun.

​Pulung meminta penjelasan transparan dari pemerintah. Pemerintah harus menjelaskan dampak penurunan anggaran terhadap kualitas layanan medis. Pemerintah juga harus menjamin keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

​"Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi," ujarnya.

​Menurutnya kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan memang dipertahaknan sebesar 96,8 juta jiwa pada 2027. Pemerintah juga menargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta PBPU dan Bukan Pekerja.

​Namun demikian Pulung meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan angka tersebut. Keberhasilan negara tidak diukur dari banyaknya kartu yang dibagikan. Keberhasilan diukur dari kepastian masyarakat miskin mendapatkan layanan saat sakit.

​Di sisi lain, ia juga mendukung rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8. Kebijakan ini ditargetkan berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028.

​Namun demikian simulasi simulasi pembagian beban dari Kementerian Sosial ke daerah perlu juga mendapat sorotan. Simulasi itu membagi pembiayaan ke tiga tingkat pemerintahan. enanggung desil 5–6. Pemerintah provinsi menanggung desil 7–8. Pemerintah pusat tidak boleh melemparkan beban fiskal begitu saja kepada daerah.

​"Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan PAD kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal," tegasnya.

​

Tarif BPJS Tidak Naik

Sementara itu terkait tarif PBPJS yang rencananya tidak ada kenaikan pada 2027, Pulung menyambut positif rencana pemerintah. Meski begitu, pemerintah tetap harus menyusun perencanaan keuangan yang terukur. Program JKN harus tetap sehat secara finansial tanpa membebani rakyat.

​Salah satu persoalan yang harus dituntaskan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sampai saat ini, menurutnya, masih banyak kesimpangsiuran data dimana masyartakat miskin malah ditempatkan pada desil tinggi. Oleh karena itu petugas harus melakukan verifikasi langsung di lapangan. Pemerintah juga harus menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

​Komisi IX DPR RI akan mengawal ketat seluruh kebijakan tersebut. Program jaminan kesehatan tidak boleh berhenti sebatas angka statistik dan janji anggaran.

​"Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran," tutupnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya