Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Polri yang memulangkan 154 peserta aksi di Yogyakarta, khususnya mahasiswa, karena tidak ditemukan bukti keterlibatan pidana.
"Saya tahu, malam kejadian itu juga langsung dimonitor oleh Kapolri Suyudi Ario Seto dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad. Artinya, persoalan ini mendapat perhatian serius," ujar Sahroni, Sabtu (14/11).
Advertisement
Politikus NasDem itu mengatakan, penanganan awal tentu harus mengikuti SOP dan mekanisme yang berlaku. Tetapi ketika memang tidak ditemukan bukti pidana, mereka harus dipulangkan.
"Itu bagian dari penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, demi menjaga kamtibmas."
Ia mengaku yakin, di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi, Polri akan selalu humanis dan proporsional dalam mengawal aksi demonstrasi.
"Seluruh masyarakat punya hak menyampaikan pendapat. Tugas polisi adalah memastikan hak itu terlindungi, sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif."
"Jadi, ketegasan menjaga keamanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak demokrasi masyarakat," tutup Sahroni.
Polisi Pulangkan 154 Orang Terkait Demo Jogja
Polda DIY memulangkan 154 orang yang sempat diamankan usai demo di Jogja berujung ricuh. Keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif dan tidak menemukan bukti kuat keterlibatan pidana.
Kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Dalam peristiwa tersebut, aparat mengamankan 157 orang. Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyebut proses pemulangan telah dimulai sejak Rabu (11/11/2026).
"Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang sudah dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bukti kuat, termasuk 22 anak di bawah umur yang sudah dipulangkan," kata Novita kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Khusus 22 anak di bawah umur, polisi menyerahkan mereka langsung kepada orang tua masing-masing yang menjemput di Mapolda DIY pada Rabu pagi.
Sementara itu, tiga orang mendapatkan penanganan hukum berbeda. Dua orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika setelah menjalani tes urine dan telah diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DIY untuk proses lebih lanjut.
Satu orang lainnya, berinisial MGYP (23), resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia kedapatan membawa bom molotov, petasan, dan senjata tajam berupa pisau lipat saat aksi berlangsung. Menurut Novita, benda-benda berbahaya itu disiapkan untuk memicu kerusuhan dan melukai aparat yang berjaga. Petugas berhasil mengamankan MGYP sebelum barang-barang tersebut sempat digunakan.
"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak/senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya. Ancamannya hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun," tegas Novita.