Liputan6.com, Jakarta - Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai penjabat (Pj) kepala sekolah SD di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, ditangkap polisi atas dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Dari tangan pria berinisial AS tersebut, polisi menyita 29 paket kecil sabu-sabu beserta timbangan digital yang diduga digunakan untuk menakar narkotika.
Kasatresnarkoba Polres Lampung Timur, AKP Tri Setiyo, membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut tersangka merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS).
Advertisement
"Kita mengamankan seseorang berinisial AS dan berprofesi sebagai PNS. Pada saat kita amankan, yang bersangkutan membawa 29 paket kecil narkotika jenis sabu dan kita temukan juga timbangan," kata Tri Setiyo, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan keterlibatan tersangka dalam peredaran narkotika.
"Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.
Penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 22.25 WIB, di wilayah Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.
"Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, anggota kami dari Satresnarkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan," jelasnya.
Saat berada di lokasi, petugas mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Polisi kemudian mendatangi dan menggeledah pria berinisial AS tersebut.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tiga bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 29 paket kecil kristal putih diduga sabu. Rinciannya, masing-masing bungkus berisi 10 paket, 10 paket, dan 9 paket kecil.
Selain sabu, polisi turut menyita satu timbangan digital, satu unit telepon genggam Redmi 10 berwarna biru, serta sebuah celana jeans pendek.
Seluruh barang bukti bersama tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.