Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 1.500 keluarga di Kota Tangerang mendapatkan alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Keluarga dari Pemerintah Provinsi Banten tahun 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni November dan Desember 2026.
Penyaluran tahap pertama berlangsung di Kantor Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026), melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang.
Advertisement
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dari total 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Banten, sebanyak 1.500 KPM dialokasikan untuk Kota Tangerang.
"Dari total 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Provinsi Banten, Kota Tangerang memperoleh alokasi 1.500 KPM yang disalurkan dalam dua tahap, yakni 709 KPM pada November dan 791 KPM pada Desember 2026," kata Andra Soni.
Dia menjelaskan, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk program bantuan sosial tahun ini.
Menurut Andra, bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten.
"Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun, kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi," ujarnya.
Andra menyebut Pemprov Banten juga telah mengusulkan penambahan jumlah penerima manfaat pada 2027. Langkah tersebut dilakukan agar jangkauan perlindungan sosial semakin luas dan lebih banyak keluarga dapat menerima bantuan.
Pemkot Tangerang Tekankan Ketepatan Sasaran
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi dukungan Pemprov Banten melalui program bantuan sosial bagi masyarakat Kota Tangerang.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah diperlukan agar perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang membutuhkan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Sachrudin berharap bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat menjadi dorongan bagi penerima manfaat untuk membangun kemandirian ekonomi.
"Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah," kata Sachrudin.
Dia juga menekankan pentingnya ketepatan data penerima dan proses penyaluran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya meringankan beban kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi dorongan untuk semakin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan daerah, didukung ketepatan data serta penyaluran, harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu," tuturnya.