Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menerbitkan ketetapan khusus untuk menyatakan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR dianggap sudah cukup sebagai pernyataan resmi berhenti dari jabatan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 maupun aturan terkait yang secara khusus mewajibkan MPR mengeluarkan ketetapan untuk merespons surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Advertisement
“Tidak ada diatur soal merespons surat berhenti tadi dengan suatu ketetapan. Jadi enggak ada,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Taufik menjelaskan, penyerahan surat pengunduran diri merupakan tindakan yang bersifat deklaratoir.
Artinya, Gibran telah menyatakan secara formal bahwa dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
“Ketika seseorang menyampaikan secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan,” ujarnya.
Dengan penafsiran tersebut, kekosongan jabatan Wakil Presiden dinilai langsung terjadi sejak surat diserahkan kepada MPR, tanpa harus menunggu keputusan menerima atau menolak pengunduran diri Gibran.
Namun, Taufik mengakui persoalan itu masih membuka ruang perbedaan penafsiran.
Sebab, tidak ada aturan yang secara tegas menentukan kapan surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden mulai menimbulkan akibat hukum.
“Jadi boleh aja kemudian ada yang menafsir bahwa harus diterima ditolak, boleh. Tapi karena enggak diatur, maka boleh juga kemudian ditafsir tidak perlu ada ketetapan terkait dengan menjawab surat tersebut,” jelasnya.
Menurut Taufik, apabila MPR menggunakan penafsiran bahwa surat pengunduran diri sudah cukup sebagai pernyataan resmi, lembaga tersebut dapat langsung menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia menegaskan, ketetapan MPR yang nantinya disiapkan melalui tim ad hoc bukan untuk memberhentikan Gibran, melainkan untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti.
“Tim ad hoc hanya dalam rangka mempersiapkan ketetapan untuk penetapan wakil,” katanya.
Taufik menjelaskan, proses pengisian jabatan tersebut diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah pemilihan, Wakil Presiden terpilih dapat langsung dilantik dan ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
Seluruh tahapan itu, menurut Taufik, memungkinkan untuk dilakukan dalam satu rangkaian sidang paripurna.
Sementara itu, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah pengisian jabatan Wakil Presiden pada Jumat (13/11/2026).