Liputan6.com, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengingatkan penyalahgunaan rokok elektronik atau vape sebagai media peredaran narkotika perlu ditangani secara menyeluruh.
Penindakan tidak cukup hanya menyasar produk yang mengandung zat terlarang, tetapi juga harus membongkar jaringan pemasok hingga pihak yang mengendalikan distribusinya.
Advertisement
Sekretaris Utama BNN Aep Saepudin mengatakan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan pendekatan berbasis bukti. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap pelaku usaha.
"Terkait dengan respons atas maraknya penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik, negara tentunya harus mengambil langkah tepat dan bijak. Pendekatan atau landasan setiap kebijakan yang diambil negara harus berbasis bukti," ujar Aep dalam Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba bertema "Vape di Persimpangan Jalan antara Hak Konsumen, Ancaman Narkotika, Moralitas Agama, dan Kepentingan Ekonomi Nasional", dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurut Aep, kebijakan terkait vape juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri rokok elektronik dan pelaku usaha ritel yang berpotensi terdampak.
Namun, pengawasan tidak boleh berhenti pada temuan produk yang mengandung narkotika. Aparat penegak hukum perlu menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga jaringan yang mengorganisasi peredarannya.
Dengan cara tersebut, pemberantasan narkotika dapat dilakukan dari hulu hingga hilir, bukan hanya dengan menyita produk yang ditemukan di pasaran.
Selain penindakan, Aep menilai edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, perlu diperkuat. Keluarga, lingkungan pendidikan, dan komunitas pengguna vape dinilai memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan produk tersebut.
Narkotika Bisa Disamarkan dalam Berbagai Produk
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Dia mengingatkan jaringan narkotika dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyamarkan dan mengedarkan zat terlarang. Vape, menurut dia, hanya salah satu produk yang berpotensi disalahgunakan.
Habib mencontohkan pengungkapan jaringan narkotika internasional oleh BNN bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 6 Januari 2026. Dalam pengungkapan tersebut, narkotika disamarkan dalam kemasan minuman energi.
"Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah," ujarnya.
Menurut Habib, temuan narkotika dalam cairan vape maupun produk lain menunjukkan bahwa modus peredaran dapat terus berkembang. Karena itu, penanganannya harus menyasar keseluruhan jaringan, mulai dari produksi, pengemasan, penyelundupan hingga distribusi.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga karena peredaran narkotika dapat memanfaatkan berbagai jalur, seperti bandara, pelabuhan, gudang, toko, platform daring hingga pabrik rumahan.
BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta lembaga penegak hukum lainnya dinilai perlu memperkuat pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Meski demikian, Habib mengingatkan penegakan hukum harus dilakukan secara tepat sasaran dan proporsional. Kebijakan tidak semata-mata diukur dari banyaknya larangan yang dibuat, tetapi dari kemampuan negara melindungi masyarakat dan memutus jaringan peredaran narkotika.
"Ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa besar atau berapa keras larangan dibuat. Ukurannya adalah seberapa efektif negara melindungi masyarakat dari narkotika, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan kemaslahatan yang nyata," tegasnya.
Karena itu, penataan industri vape perlu berjalan beriringan dengan pemberantasan narkotika. Pengawasan dan penindakan harus difokuskan pada produk serta pihak yang terbukti menyalahgunakan vape untuk mengedarkan zat terlarang, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberlangsungan kegiatan usaha yang sah.