Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memproduksi 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah itu, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton yang terkelola. Sisanya, 66,26 persen atau 37,76 juta ton, berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Angka tersebut berasal dari riset Tenggara Strategics. Dampaknya tidak berhenti pada persoalan kebersihan. Kasus asma meningkat 40 persen dan diare 72 persen di sekitar TPA, risiko demam berdarah tujuh kali lipat, sementara metana dari TPA menyumbang 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional.
Advertisement
Di tengah persoalan tersebut, enam kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan capaian masing-masing dalam talkshow "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Salah satu capaian paling mencolok datang dari Banyumas. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, rata-rata nasional pengelolaan sampah masih berada di kisaran 25–39 persen. Sementara itu, Banyumas telah mencapai 77 persen.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, capaian tersebut ditopang oleh sistem pengelolaan sampah yang dibangun setelah TPA ditutup paksa oleh warga pada 2018. Kabupaten itu kemudian mengembangkan rantai pengolahan sampah tanpa bergantung pada TPA.
Infrastruktur yang dibangun meliputi 75 bank sampah, 64 Pusat Daur Ulang (PDU) desa, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kecamatan, serta satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi. Sampah plastik diolah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar pabrik semen, sedangkan sampah organik diolah menjadi kompos dan bahan bakar jumputan padat untuk PLTU.
"Tahun 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Di tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar," katanya.
"Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara 2 sampai 3 miliar," tambahnya.
Sementara itu, Banyuwangi menempuh jalur berbeda. Capaian pengelolaan sampah di kabupaten tersebut meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi 61 persen pada 2024, lalu hampir 69 persen pada 2025. Peningkatan itu didukung 33 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), termasuk bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar.
"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Surabaya mengklaim mampu mengolah 98 persen sampahnya dengan bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo.
"Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Perdebatan yang Jarang Terbuka
Pemerintah juga menempuh jalur pengolahan sampah menjadi energi listrik. Melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025, Danantara menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.
Namun, rekam jejak proyek serupa masih terbatas. Dari 12 proyek PLTSa yang direncanakan sejak 2016, baru Benowo di Surabaya dan Putri Cempo di Surakarta yang beroperasi. Sementara itu, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya dengan kapasitas 1.500 ton per hari baru mencapai progres 20 persen per Oktober 2026, dengan target beroperasi pada 2028.
Di titik inilah para kepala daerah memiliki pandangan berbeda.
"Zero Waste to Energy itu untuk Singapura. Indonesia itu negara kepulauan yang besar. Zero Waste to Energy tidak mungkin dilaksanakan menurut pendapat saya," ujar Bupati Sadewo.
Alasannya berkaitan dengan hitung-hitungan ekonomi. Biaya tipping fee yang harus ditanggung pemerintah daerah dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.
Sebaliknya, Bali dan Surabaya justru mengandalkan jalur tersebut untuk menangani volume sampah terbesar. Basuki Tjahaja Purnama menawarkan jalan tengah.
"Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik: bukan listrik energi, listrik money," kata Basuki.
Pendekatan PDIP: Insentif Finansial ke Kantong Warga
Perbedaan lainnya terletak pada pihak yang menerima nilai tambah dari pengelolaan sampah. Di Banyumas, kegiatan pengelolaan melibatkan 2.400 karyawan yang sebagian besar merupakan warga sekitar. Pupuk hasil pengolahan sampah juga dibagikan secara gratis kepada petani.
Di Trenggalek, nilai ekonomi sampah dikembalikan kepada masyarakat melalui program Sangu Sampah yang menyalurkan uang ke rekening siswa. Bupati Mochamad Nur Arifin juga memilih menyediakan hadiah Rp200 juta untuk lomba kebersihan RT/RW ketimbang menggaji petugas.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax," kata Gus Ipin.
Sebaliknya, skema pengolahan berbasis fasilitas besar mengalirkan dana kepada operator. PSEL Denpasar Raya, misalnya, membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun, ditambah jaminan kompensasi bagi PLN dan pembebasan PPN melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Ahok menyoroti risiko dari sisi pengelolaan. Ia mengklaim tipping fee sampah Jakarta saat dirinya menjabat mencapai "hampir 400 miliar" per tahun.
Ahok pun mengingatkan satu hal praktis bagi daerah yang baru memulai pengelolaan sampah.
"Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini: jangan salah investasi," katanya.