Liputan6.com, Jakarta - Persoalan sampah tidak selalu selesai dengan membangun fasilitas mahal. Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan berbagi pengalaman bahwa kuncinya terletak pada dua hal, yakni memastikan warga terlibat sejak dari rumah dan memastikan nilai ekonominya kembali ke tangan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam talkshow "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema "Merawat Pertiwi" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Advertisement
Hadir sebagai pembicara Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama.
Berbicara mengenai pengelolaan sampah di Yogyakarta, Wali Kota Hasto Wardoyo memulai dari anggaran yang paling mudah dialihkan. Anggaran pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp 3 miliar dialihkan untuk menyediakan 600 gerobak sampah.
"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto.
Gerobak tersebut menjadi ujung rantai gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Sisa makanan rumah tangga dikumpulkan menggunakan ember khusus, kemudian dijual sebagai pakan ternak. Sementara itu, makanan layak konsumsi dari hotel dan restoran disalurkan melalui bank pangan (food bank). Kota Yogyakarta kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.
Di Banyumas, insentif bagi warga diberikan dalam bentuk upah. Seluruh TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikelola kelompok swadaya masyarakat yang personelnya berasal dari warga setempat.
"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Bupati Sadewo Tri Lastiono.
Sejak tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup paksa warga pada 2018, Banyumas membangun sistem pengelolaan sampah tanpa bergantung pada TPA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional pengelolaan sampah turun dari lebih dari Rp 30 miliar per tahun menjadi Rp 10,8 miliar. Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan sampah kini mencapai Rp 2–3 miliar per bulan.
"Pupuknya kita bagikan ke petani gratis," ujarnya.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menekankan pentingnya mengembalikan manfaat ekonomi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Seluruh sekolah dijadikan tempat pengumpulan sampah (waste station). Siswa menyetorkan sampah dan menerima poin, dengan rincian botol plastik 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, dan minyak jelantah 5 poin. Poin tersebut dapat dicairkan setiap tiga bulan setelah sampah terjual.
"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," katanya.
Untuk menjaga kebersihan lingkungan kampung, dia memilih menggelar sayembara ketimbang menggaji petugas kebersihan.
"Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujar Gus Ipin, sapaan akrabnya.
Dia juga menolak menarik iuran sampah dari warga.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian pengelolaan sampah di daerahnya meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025 melalui 33 TPS 3R. Namun, dia mengakui pembangunan fasilitas fisik saja tidak cukup.
"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.
Pernyataan tersebut merujuk pada insiden penumpukan 7,5 ton sampah di Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi dua pekan setelah lokasi itu dibersihkan.
Gubernur Bali I Wayan Koster menempuh pendekatan regulasi. Dia melarang penggunaan kantong plastik, pipet, dan styrofoam melalui Pergub Nomor 97 Tahun 2018. Selanjutnya, sejak April 2022, dia juga melarang penggunaan minuman kemasan gelas berukuran di bawah satu liter.
"Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut kepala daerah berperan sebagai pemimpin orkestra dalam pengelolaan sampah. Surabaya melibatkan 1.360 RW melalui program komposter dan teba, dengan target seluruh RW menjadi kampung zero waste pada 2027.
Basuki Tjahaja Purnama yang turut menanggapi paparan dalam forum tersebut meminta agar berbagai praktik baik pengelolaan sampah dibukukan sehingga tidak berhenti sebagai pengalaman lokal.
"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," katanya.
Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea menyebut gerakan tersebut bertumpu pada kebiasaan kecil yang dicontohkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Semangat Merawat Pertiwi tumbuh dari keteladanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau mengajarkan kita melalui kebiasaan sehari-hari yang penuh kasih," kata Patricia saat menyampaikan laporan panitia, Senin (9/11/2026).