Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 19 tokoh menjadi Pahlawan Nasional pada tahun 2026. Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Selasa 10 November 2026. Prabowo memberikan plakat kepada para ahli waris dari masing-masing Pahlawan Nasional.
Advertisement
Adapun penetapan 19 tokoh tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu tokoh yang menerima yakni, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf.
Profil
Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah perjuangan dan pemerintahan. Pria bernama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir ini lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928.
Karier militernya dimulai sejak masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bergabung dengan kelompok pemuda pejuang, M. Jusuf terus mengembangkan kariernya hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.
Namanya juga tercatat dalam salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, yakni lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966.
Saat itu, M. Jusuf bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Machmud mendatangi Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah situasi politik dan keamanan yang tidak menentu setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Ketiga jenderal tersebut kemudian terlibat dalam proses yang berkaitan dengan penerbitan Supersemar. Surat itu memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Hingga kini, Supersemar masih menjadi bagian dari diskusi dan kajian sejarah Indonesia.
Sebelum terlibat dalam peristiwa tersebut, M. Jusuf telah mengemban sejumlah jabatan militer dan pemerintahan. Pada 1960, ia dipercaya menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin dan menghadapi tantangan keamanan, termasuk pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.
Pada 1964, Presiden Soekarno menariknya ke pemerintahan dengan menunjuknya sebagai Menteri Industri Ringan dalam Kabinet Dwikora. Ia kemudian menduduki sejumlah jabatan menteri di bidang perindustrian hingga masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Karier militernya kembali mencapai posisi puncak ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 29 Maret 1978. Jabatan tersebut diembannya hingga 1983.
Selama memimpin ABRI, M. Jusuf dikenal memiliki perhatian terhadap kesejahteraan prajurit. Ia kerap melakukan kunjungan ke berbagai satuan militer untuk melihat langsung kondisi anggota, fasilitas, serta kehidupan keluarga prajurit.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Panglima ABRI, M. Jusuf dipercaya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia memimpin lembaga tersebut selama dua periode, yakni 1983–1988 dan 1988–1993.
Di luar kiprahnya di dunia militer dan pemerintahan, M. Jusuf juga dikenal sebagai salah satu tokoh di balik pendirian Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar. Masjid tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan keislaman di Sulawesi Selatan.
Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf meninggal dunia di Makassar pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun. Ia meninggalkan catatan panjang pengabdian, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kepemimpinan militer, keterlibatan dalam peristiwa Supersemar, hingga pengabdiannya di pemerintahan.
Perjalanan hidupnya menjadikan M. Jusuf sebagai salah satu tokoh militer yang namanya lekat dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pada masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.