Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut komunikasi partai politik di DPR terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan positif.
Kholid mengatakan, respons dari partai-partai politik terhadap komunikasi yang dilakukan PKS cukup baik. Meski demikian, pembahasan mengenai langkah tersebut masih perlu melalui mekanisme rapat pimpinan DPR dan mendengarkan sikap masing-masing fraksi.
Advertisement
"Perkembangannya sangat bagus, masyaallah. Seluruh partai ya, dalam komunikasi kita ya, komunikasi kita responsnya sangat bagus. Itu sesuai dengan pandangan yang kita sampaikan di media," kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat pimpinan DPR. Sebab, kata dia, hari ini merupakan hari pertama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 setelah para anggota DPR menjalani masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
"Ya biarkan proses berjalan secara alamiah ya. Rapat pimpinan sedang berjalan, mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi," ujar dia.
Kholid berharap keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR dapat segera diketahui dalam waktu dekat.
"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR," kata dia.
Lebih lanjut, terkait sikap internal partainya, Kholid menyebut bahwa PKS sejak awal berpandangan bahwa aspirasi publik serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional DPR.
Hak DPR
Dia menegaskan DPR memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsi pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, berdasarkan kajian di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, HMP dinilai menjadi mekanisme yang paling relevan untuk digunakan saat ini.
"Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP," ungkap Kholid.
PKS, lanjutnya, juga telah menyampaikan pandangan tersebut kepada partai-partai lain. Kholid berujar bahwa partainya menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan apabila DPR dapat langsung menempuh mekanisme HMP.
"Kami juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di partai-partai lain. Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil," ucapnya.
Di sisi lain, Kholid kembali menyampaikan pandangan PKS mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurut dia, pengunduran diri Gibran akan menjadi pilihan yang lebih baik.
"Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik. Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," kata Kholid.