Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tetap berjalan optimal meski tengah menghadapi persoalan internal.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyusul adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BNPB beberapa waktu lalu.
Advertisement
Kristomei mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK. Meski demikian, dia memastikan tugas utama BNPB dalam melayani masyarakat tidak akan terganggu.
"BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan," ujar Kristomei, dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (31/10/2026).
Untuk memperkuat institusi, Kristomei menyatakan BNPB akan menjalankan program konsolidasi internal selama 100 hari. Program tersebut berfokus pada tiga agenda utama, yakni Bersih, Siaga, dan Terhubung.
"Langkah ini diambil usai OTT oleh KPK pada 13 Oktober lalu, terkait dugaan konflik kepentingan pada paket Dana Siap Pakai (DSP)," ucap Kristomei.
Melalui agenda "Bersih", BNPB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, hingga pemeriksaan pertanggungjawaban.
"Penertiban mekanisme kerja juga diterapkan agar sistem di dalam BNPB menjadi lebih transparan dan akuntabel. Langkah 'bersih-bersih' institusi ini juga diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Utama BNPB," papar dia.
Kristomei menegaskan, BNPB berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Penggunaannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Lainnya
Sementara itu, melalui agenda "Siaga", BNPB menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari.
"Pada agenda 'Siaga', BNPB menyiapkan langkah antisipasi menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember hingga Februari," terang Kristomei.
"Semua peralatan penanggulangan bencana, seperti pompa, perahu, dan genset, akan dikeluarkan dari gudang BNPB dan BPBD untuk diuji coba dan dicatat kondisinya. Setelah itu, alat-alat tersebut akan digeser ke kabupaten-kabupaten yang rawan sebelum puncak," sambung dia.
Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, BNPB terus memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kristomei mengatakan, koordinasi dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani dengan baik.
Upaya penanganan tersebut meliputi pemantauan kejadian bencana, pendataan korban dan kerusakan bangunan, serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik dan peralatan, memfasilitasi evakuasi, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.
Sistem Pemantauan Terpusat
Adapun melalui agenda "Terhubung", BNPB akan mengembangkan sistem pemantauan terpusat dengan mengintegrasikan sejumlah sistem yang telah tersedia.
"Sementara itu, untuk agenda 'Terhubung', BNPB akan merancang dasbor Kepala BNPB dengan menyatukan sistem-sistem yang sudah ada, tanpa harus membuat aplikasi baru," kata Kristomei.
"Dasbor ini akan menampilkan data kehadiran, aset, status bencana, dan kolaborasi secara terpusat. Selain itu, dasbor transparansi juga akan disediakan agar masyarakat bisa ikut memantau secara langsung," sambung dia.
Kristomei menambahkan, program konsolidasi selama 100 hari tersebut juga mencakup pembenahan pengelolaan dana darurat agar lebih transparan dan akuntabel.
"Pesan utama yang ingin disampaikan adalah setiap rupiah dana darurat kini bisa dicek. Api tetap kami padamkan, ini datanya. Seluruh perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan negara terhadap lembaga BNPB," tutup Kristomei.