Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan terdapat selisih sekitar Rp 9 triliun dalam anggaran percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada 2026.
Karena itu, dia berharap agar sisa dana tersebut dapat dialokasikan kembali pada anggaran 2027 guna menuntaskan pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Advertisement
Tito mengutarakan, anggaran pemulihan bencana Sumatera yang semula ditargetkan sebesar Rp 39,1 triliun pada 2026 berubah menjadi Rp 29,9 triliun setelah sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengurangi usulan anggarannya.
Salah satu kendalanya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan karena persetujuan anggaran baru diperoleh ketika tahun anggaran berjalan.
"Kita harapkan yang Rp 9 triliun ini akan diluncurkan ke tahun 2027 ditambah dengan Rp 33 triliun alokasinya," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dengan demikian, lanjut Tito anggran untuk pemulihan bencana Sumatera pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 42 triliun, yang terdiri dari alokasi Rp 32,9 triliun untuk 2027 dan tambahan sekitar Rp 9 triliun dari anggaran yang diharapkan bergeser.
"Sehingga tahun depan diharapkan alokasi untuk bencana Sumatera ini dan pemulihannya sebanyak Rp 42 triliun, Rp 33 ditambah dengan Rp 9 triliun," ujar Tito.
Meski begitu, dia menegaskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan tidak boleh dikurangi karena berdampak langsung terhadap masyarakat terdampak bencana.
"Kegiatannya enggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat. Ini klir kok kegiatan-kegiatannya, apa yang akan dikerjakan, target-target detailnya itu pun ada di tiap-tiap K/L," kata dia.
Target Selesai di 2028
Secara keseluruhan, Tito menyebut bahwa anggaran percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun mencapai Rp 100,1 triliun, dengan target penyelesaian pada 2028.
Ia merinci alokasi anggaran berdasarkan direktif Presiden untuk 2026 sebesar Rp 38,9 triliun. Sementara itu, anggaran yang direncanakan untuk 2027 mencapai Rp 32,9 triliun dan 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.
Pelaksanaan program pemulihan tersebut melibatkan 33 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 23 K/L sebagai pelaksana langsung dan 10 K/L pendukung.