Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Menurut dia, upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) dan investasi skala besar, tetapi juga perlu didukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau.
“Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau,” ujarnya dalam kegiatan Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Advertisement
Bima menjelaskan, percepatan inklusi keuangan di daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 menetapkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen.
Ia juga mengapresiasi kemajuan integrasi IKAD dalam perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, 38 provinsi di Indonesia telah memasukkan IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, integrasi tersebut telah dilakukan oleh 341 daerah atau sekitar 66,34 persen.
Untuk mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyinergikan tiga unsur penting, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Menurut dia, kolaborasi ketiga tim tersebut penting agar perluasan layanan keuangan, penguatan digitalisasi, dan pengendalian harga dapat berjalan beriringan.
“Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Bima juga menyambut baik peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan menjadi basis data bersama untuk mempercepat perluasan layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Dashboard tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kemendagri komitmen konsisten untuk mendukung IKAD ini dan dengan adanya dashboard ini kita optimis akan mempercepat akselerasi, sinergi, dan kolaborasi,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta sejumlah undangan.