Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kebakaran hutan tahunan dipicu oleh salah arah kebijakan tata ruang dan lemahnya sanksi hukum.
"Maka mengapa Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata dia saat webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10/2026).
Advertisement
"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," sambungnya.
Hasto mengkritik konversi kawasan hutan bekas kebakaran menjadi lahan sawit. Ia mengingatkan pesan Megawati yang menilai tanaman sawit cenderung dominan hingga mematikan keanekaragaman hayati di sekitarnya.
"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," jelas dia.
Hasto menegaskan, dampak kebakaran hutan tidak hanya merugikan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga merusak marwah Indonesia di mata dunia internasional.
"Betapa menurunnya marwah bangsa ini ketika asap itu kemudian sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan mereka mengatakan Indonesia negara besar masa Anda tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kemudian kami harus ikut menanggung akibatnya," jelas dia.
"Ini kan menurunkan marwah kita sebagai bangsa. Apa persoalan itu? Yang pertama adalah tata ruang. Jadi salah kebijakan," sambungnya.
Lemahnya Mitigasi
Hasto mengkritik lemahnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi musim kering dan ancaman El Nino ekstrem. Menurutnya, peringatan para pakar mengenai potensi titik api di lahan gambut tidak diimbangi dengan langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi bencana yang memadai.
"PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang," ungkap dia.
Menurutnya, persoalan ini bukan peristiwa tunggal. "Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang yang menunjukkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam melakukan hal itu," kata Hasto.