Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan daerah.
Langkah tersebut perlu didukung tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana serta sistem yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
Advertisement
Hal ini disampaikan Bima, saat memberikan sambutan pada Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 bertema “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, pendekatan tersebut penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga memperhitungkan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
“(Yaitu) tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” ungkap Bima.
Dia menjelaskan, penguatan ketahanan daerah menjadi penting berkaca pada berbagai ujian yang pernah dihadapi Indonesia, mulai dari krisis moneter hingga berbagai bencana alam.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk membangun sistem yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana maupun perubahan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat terus menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang diterapkan hingga ke daerah dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” jelas Bima.
Pentingnya Kolaborasi
Selain perencanaan pembangunan dan tata ruang, Bima menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan daerah.
Keterlibatan masyarakat, tokoh setempat, organisasi nonpemerintah, hingga perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat gotong royong dan koordinasi.
Karena itu, Bima mendorong keterlibatan berbagai pihak dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika bencana telah terjadi. Masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama sejak awal untuk memetakan risiko sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.
“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” ungkapnya.
Bima juga menyoroti pentingnya pembelajaran dan kerja sama internasional dalam memperkuat ketahanan daerah. Salah satunya melalui kerja sama Indonesia dan Jepang dalam forum Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026. Pengalaman Jepang menghadapi berbagai bencana dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, termasuk dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mengembangkan alternatif pendanaan kebencanaan.
“Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” kata Bima.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia, termasuk pejabat Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda).