Liputan6.com, Jakarta - Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengganggu kehidupan warga Kalimantan Tengah. Selain memicu peningkatan penyakit ISPA, asap tebal menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengatakan dampak karhutla tidak boleh hanya dilihat dari penanganan api. Kondisi kesehatan dan kehidupan warga yang terdampak juga harus mendapat perhatian pemerintah.
Advertisement
“Pengaruh asap menjadi sebab meningkatnya penyakit yang diderita masyarakat. Belum lagi akibat asap mobilitas masyarakat juga terganggu yang tentu berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Dampak lainnya dirasakan peternak dan petani. Peternak disebut kesulitan mendapatkan pakan, sementara asap tebal menghambat sinar matahari yang dibutuhkan tanaman.
Bambang menyebut sejumlah warga kehilangan tanaman perkebunan seperti sawit dan karet serta tanaman pangan. Beberapa rumah warga juga disebut ikut terbakar.
Kondisi tersebut, kata Bambang, harus dilaporkan secara rinci kepada Presiden. Ia meminta BNPB tidak hanya menyampaikan laporan umum mengenai penanganan kebakaran, tetapi juga merinci dampak yang dialami masyarakat.
“Mencegah hal yang penting, tapi pemerintah juga harus merespons cepat bagaimana mengatasi dampak dari semua itu,” ujarnya.
Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove Nasional
Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia.
Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026, dibahas strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan, pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.
Dia mengatakan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
"Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting," ujar Brian dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
"Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah," sambung dia.