Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Hal ini disampaikan dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Advertisement
Menurut Tito, capaian inflasi nasional merupakan hasil agregat dari pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” kata dia.
Tito menuturkan, pengendalian inflasi di daerah menjadi langkah penting karena dinamika harga, khususnya komoditas pangan, dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, perkembangan harga perlu dipantau secara berkala agar intervensi dapat dilakukan secara tepat.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait terus memonitor pengendalian inflasi di daerah. Setiap minggunya, digelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang salah satunya membahas komponen yang memengaruhi angka inflasi, seperti volatile food, administered prices, hingga core inflation.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata dia.
Perkuat Digitalisasi
Tito menuturkan, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah juga dipaparkan faktor penyebab kenaikan harga komoditas di daerah. Apabila suatu daerah mengalami kenaikan harga secara berturut-turut, Kemendagri akan mengirimkan tim untuk mengecek langsung kondisi di daerah tersebut.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana. Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ungkap dia.
Tito juga menjelaskan, upaya pemerintah mempercepat digitalisasi, baik di sektor keuangan maupun pelayanan publik di daerah.
Dalam konteks ini, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus memperkuat digitalisasi melalui pemanfaatan data kependudukan. Ia menyebut, data Dukcapil diintegrasikan dengan kementerian/lembaga sehingga pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal.
Ia mencontohkan, data Dukcapil dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi data penerima. Melalui upaya tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran penerima manfaat secara lebih akurat.
“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen (penerima bantuan) enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta pihak terkait lainnya.