Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga akan berdampak pada peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Advertisement
Hal itu disampaikan Bima saat memberikan sambutan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujar Bima.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima menilai setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam mengendalikan inflasi. Di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, karakteristik kepulauan membuat konektivitas antarpulau dan tingginya biaya logistik menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," katanya.
Prioritaskan Tiga Lankah Utama
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bima meminta kepala daerah memprioritaskan tiga langkah utama. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin distribusi dan pasokan pangan.
Kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kebijakan tata ruang wilayah.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga Kementerian Perdagangan.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," pungkasnya.