Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti dugaan perundungan yang menjadi latar belakang kasus peledakan bom rakitan yang dilakukan seorang siswa di Kota Padang, Sumatra Barat. Pelaku diduga nekat melakukan aksi tersebut setelah mengalami perundungan dari teman-temannya.
“Peristiwa peledakan bom rakitan di sekolah di Padang tentu sangat kita sesalkan. Namun, dalam kasus ini perlu dilihat akar persoalannya, yakni mengapa anak tersebut sampai nekat melakukan perbuatan itu,” kata Puan, Kamis (16/7/2026).
Advertisement
Kasus peledakan bom rakitan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang pada Selasa (14/7/2026) menggegerkan publik. Pelaku diketahui merupakan seorang siswa berinisial R (17) yang bersekolah di MAN 3 Padang.
Berdasarkan keterangan kepolisian, R mengalami gangguan psikologis setelah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Karena itu, Puan meminta instansi terkait memberikan pendampingan dan pemulihan kesehatan mental kepada R.
“Perbuatan pelaku tentu tidak bisa dibenarkan. Namun, persoalan psikologis yang dialaminya menunjukkan bahwa pemulihan mental harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Puan, insiden di MAN 3 Padang menjadi peringatan bahwa persoalan yang dihadapi remaja Indonesia telah berkembang ke arah yang semakin kompleks.
Ia menilai tindakan R, yang diduga dipicu perundungan berkepanjangan serta kemudahan mengakses informasi mengenai perakitan bahan peledak melalui internet, menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini dianggap sebagai kenakalan remaja telah berkembang menjadi perilaku berisiko tinggi (high-risk behavior) yang berpotensi membahayakan banyak orang.
“Perubahan tersebut harus menjadi alarm nasional bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia perlu segera beradaptasi dengan tantangan baru di era digital,” ujar Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Meski pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, ia menegaskan sekolah harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik selama mengikuti proses belajar.
“Iklim pendidikan juga harus mendapat perhatian. Satuan pendidikan harus memastikan anak mendapatkan ruang belajar yang aman dan lingkungan pendidikan yang sehat, termasuk terbebas dari perundungan,” katanya.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi dan mendampingi anak.
“Sementara itu, orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat ketahanan keluarga di rumah,” imbuhnya.
Penanganan Kenakalan Remaja
Puan menilai penanganan kenakalan remaja harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai pendekatan, tidak hanya mengandalkan penegakan disiplin di sekolah atau proses hukum setelah kejadian terjadi.
“Persoalan kenakalan remaja tidak cukup ditangani hanya melalui pendekatan disiplin sekolah atau penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi,” ujarnya.
“Negara perlu mengubah paradigma kebijakan dari penanganan kasus menjadi pencegahan berbasis deteksi dini,” lanjut Puan.
Menurutnya, kasus seperti di Padang menunjukkan berbagai faktor risiko, seperti perundungan, tekanan psikologis, isolasi sosial, paparan konten kekerasan di ruang digital, hingga lemahnya komunikasi antara sekolah, keluarga, dan layanan kesehatan, kerap berkembang dalam waktu lama tanpa teridentifikasi secara sistematis.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, serta pembinaan keluarga dalam satu kerangka nasional.
Ia juga meminta pemerintah memastikan sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait memiliki sistem koordinasi yang mampu mendeteksi serta menangani berbagai faktor risiko sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
“Perlindungan anak tidak boleh lagi berjalan secara sektoral, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang saling terhubung dengan mekanisme kerja yang jelas,” tutur Puan.
Selain itu, Puan meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini nasional terhadap perubahan perilaku remaja. Menurutnya, peristiwa seperti yang terjadi di Padang bukanlah kali pertama, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih efektif agar kasus serupa tidak kembali terulang.