Liputan6.com, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan layanan Mikrotrans tidak lagi digratiskan. Tarif transportasi tersebut diusulkan menjadi Rp 2.000 agar data jumlah penumpang lebih akurat sekaligus mendukung evaluasi layanan.
Menurut Ketua DTKJ periode 2026-2029, Sugihardjo, kebijakan gratis Mikrotrans yang selama ini berlaku merupakan bagian dari uji coba untuk mendorong konektivitas first mile dan last mile menuju layanan Transjakarta. Namun, skema tersebut kini dinilai perlu disesuaikan.
Advertisement
"Mikrotrans itu sebetulnya kemarin dalam rangka uji coba supaya bagaimana first mile dan last mile-nya jalan. Jadi dari rumah langsung nyambung ke BRT, non-BRT. Karena uji coba itu nol rupiah. Tapi keterusan," kata Sugihardjo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
DTKJ mengusulkan tarif Mikrotrans sebesar Rp 2.000 bagi penumpang yang hanya menggunakan layanan tersebut. Sementara bagi pengguna yang terintegrasi dengan jaringan Transjakarta, tarif mengikuti usulan tarif tunggal sebesar Rp 5.000.
"Yang sekarang itu Mikrotrans, kan tadi saya bilang kalau Transjakarta itu gabungan antara Mikrotrans, non-BRT, dan BRT. Nah, itu tarifnya sama, Rp 5.000. Tapi kalau hanya untuk jarak dekat, hanya naik Mikrotrans, tarifnya Rp 2.000. Kita mengusulkan Rp 2.000," ujarnya.
Data Penumpang
Sugihardjo menjelaskan pemberlakuan tarif Mikrotrans bertujuan menghasilkan data penumpang yang lebih riil. Pasalnya, ia menyebut selama layanan digratiskan terdapat potensi pencatatan penumpang yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Ia menambahkan, apabila usulan tersebut diterapkan dan jumlah penumpang Mikrotrans menurun, angka tersebut akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, bukan akibat manipulasi pencatatan.
"Jadi kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp 2.000, terus data penumpangnya turun, itu datanya benar turun. Tapi bukan berarti penumpangnya turun karena kemarin itu ada data berlebih yang sebetulnya nggak jalan," kata Sugihardjo.