Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan peran partai oposisi dalam demokrasi adalah memberikan kritik yang konstruktif dan menawarkan solusi, bukan memecah belah bangsa. Sementara bagi partai yang berada di pemerintahan, tanggung jawabnya adalah memastikan jalannya pemerintahan berjalan baik.
"Ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan AHY menanggapi polemik terkait posisi politik PDI Perjuangan yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi berada di posisi tengah. Menurut AHY, setiap partai politik memiliki sikap masing-masing, namun kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partisan.
"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan masing-masing. Semua punya agenda dan kepentingan. Tetapi mari kita menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan," ujarnya.
AHY mengatakan Partai Demokrat memiliki pengalaman berada di dalam maupun di luar pemerintahan sehingga memahami tanggung jawab yang melekat pada kedua posisi tersebut dalam sistem demokrasi.
"Partai Demokrat juga memiliki tujuan dan kepentingan. Kami pernah berada di pemerintahan dan juga pernah menjadi oposisi. Karena itu, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap," kata AHY.
AHY: Demokrasi Makin Sehat dan Matang
Meski demikian, AHY menegaskan pemerintah tetap harus membuka ruang terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
"Ketika ada aspirasi masyarakat yang benar, pemerintah juga harus mendengarkan dan melakukan evaluasi," kata dia.
"Saya melihat demokrasi kita akan semakin sehat dan matang apabila semangat seperti itu terus dijaga. Checks and balances merupakan bagian penting dari demokrasi, apa pun pilihan politik dan hasil pemilu," lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah partai politik menyoroti sikap politik PDI Perjuangan yang dinilai berada di posisi abu-abu sebagai partai di luar pemerintahan.