Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim curhat di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Selasa (2/6/2026). Soal tuntutan uang pengganti Rp 5,6 Triliun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk membayar uang pengganti mencapai Rp 5,6 triliun dalam kasus dugaan korupsi Chromebook dan chrome device management (CDM). Sementara untuk hukuman penjara, Nadiem dituntut 18 tahun bui.
Advertisement
“Inilah yang sulit saya pahami, Yang Mulia, tuntutan uang pengganti yang harus saya bayar adalah tiga kali lipat dari kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Dan sepuluh kali lipat dari nilai kekayaan saya di akhir masa jabatan,” ungkap Nadiem Saat membacakan nota pembelaan atau pleidoinya.
Menurutnya, tuntutan uang pengganti seharusnya didasari atas adanya bukti aliran dana atau uang negara yang masuk ke kantongnya. Namun, kata dia, dari saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, semua tidak menyebutkan adanya aliran dana yang dinikmati oleh Nadiem.
“Pemahaman saya, uang pengganti itu harus dibuktikan aliran dana nyata yang langsung berasal dari uang negara. Sudah dibuktikan tidak ada sepeser-pun uang negara masuk ke kantong saya maupun ke GoTo,” jelasnya.
Nadiem menuturkan, jaksa secara gamblang mengambil peningkatan nilai kekayaan dari LHKPN Nadiem tahun 2022 sebesar Rp 4,8T Triliun. Angka itu digunakan seluruhnya sebagai besaran uang pengganti.
“Dengan alasan saya tidak bisa menjelaskan dari mana kekayaan itu,” ungkap Nadiem.
Di Hadapan hakim, Nadiem menjelaskan bahwa peningkatan harta kekayaannya murni karena bisnis yang sudah lama dijalankan. Besaran keuntungan dari bisnisnya dilaporkan secara terbuka dalam LHKPN.
Dia menceriyakan, saham GoTo melambung saat IPO di tahun 2022. Lalu turun drastis di awal 2023.
“Rp 4,8T adalah murni nilai kekayaan saya di atas kertas di puncak nilai saham saat IPO, dengan saham yang sudah saya miliki 5 tahun sebelum menjadi menteri,” ucapnya.
Nadiem berkukuh tidak melakukan korupsi. Dia juga menolak menerima anggapan bahwa program Chromebook tidak bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terutama di daerah terpencil.
“Meskipun saya tidak melakukan korupsi, kadang saya merasa akan lebih mudah untuk menerima musibah ini, kalau saya terbukti melakukan kesalahan administratif, atau mungkin saya lalai dalam pengawasan, sehingga tanpa sengaja menyebabkan kerugian negara. Tetapi kenyataannya terbalik: program Chromebook adalah salah satu program paling bermanfaat di lapangan,” jelasnya.