Reformasi Birokrasi Pada Penataan Organisasi Departemen Keuangan  

02/12/2009 09:46

Liputan6.com, Jakarta: Buruknya kualitas pelayanan birokrasi, syarat-syarat yang buram, pelayanan tanpa batas waktu yang jelas,"biaya siluman" yang tidak sedikit,  begitulah keluhan masyarakat atas pelayanan birokrasi di Indonesia. Pelan tapi pasti, masyarakat menjadi terbiasa dengan kondisi tersebut.

Seiring dengan keterbiasaan,  kepercayaan masyarakat pun menghilang karena tidak ada kepastian yang ditawarkan oleh birokrasi (pemerintah). Menanggapi fenomena tersebut, Departemen Keuangan sebagai salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, melakukan reformasi birokrasi, antara lain dalam hal penataan organisasi, pilar pertama reformasi birokrasi Departemen Keuangan.     

Reformasi dalam Penataan Organisasi
Reformasi berarti perubahan menuju perbaikan. Penataan organisasi dalam Departemen Keuangan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2002 melalui proses organization reinventing. Pembenahan dan pembangunan Penataan organisasi tersebut meliputi modernisasi, pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi organisasi.

Proses pembenahan organisasi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan. Penajaman fungsi organisasi telah berjalan pada sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Perbaikan secara signifikan dapat dirasakan pada tahun 2008 melalui program modernisasi pada Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan KPPN. Pada tahun tersebut Departemen Keuangan membentuk KPP Modern Ditjen Pajak, KPU Ditjen Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Kantor Direktorat Jenderal Pajak di luar Pulau Jawa dan Bali, pembentukan tiga KPPBC Madya Pabean, pembentukan tiga KPPBC Madya Cukai, dan Penataan Organisasi seluruh unit eselon I (PMK 100).

Sampai saat ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan prima di tiga KPP Wajib Pajak Besar, 28 KPP Madya, 171 KPP Pratama, KPU Tipe A di Tanjung Priouk dan KPU Tipe B di Batam, serta 18 KPPN Percontohan. Pada tahun 2009, reformasi pada Bidang Penataan Organisasi dilanjutkan dengan pembentukan pusat LPSE,  pembentukan KPP WP besar orang pribadi, pembentukan Direktorat/Pusat kepatuhan internal, pembentukan KPPBC madya pabean, dan identifikasi penyusunan road map dan susunan organisasi berdasarkan kabinet baru. 

Mengapa perlu?
Departemen Keuangan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hampir seluruh perekonomian Negara berhubungan dengan kebijakan Departemen Keuangan, antara lain perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan APBN. Selain itu terdapat kebijakan perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan penerimaan Negara bukan pajak, serta pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Lima fokus strategi meliputi pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kekayaan Negara serta pengelolaan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Selain itu, Departemen Keuangan memiliki kantor yang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah pegawai mencapai 62 ribu orang, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kondisi tersebut membentuk Departemen Keuangan menjadi holding type organization dengan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan harmonisasi guna memperolehgerak langkah yang sinergis dalam mewujudkan visi dan misi dalam mendukung pembangunan bangsa. Tujuan yang ingin dicapai melalui reformasi tersebut adalah menciptakan aparatur Negara yang bersih, professional, dan bertanggung jawab melalui birokrasi yang profesional, efektif dan efisien. Sasaran utama dari Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Negara dan kekayaan Negara, termasuk pasar modal secara terencana dan bertahap.

Manfaat Bagi Masyarakat
Masyarakat dapat menikmati efek positif reformasi birokrasi melalui penataan organisasi pada Departemen Keuangan utamanya berupa pelayanan publik yang prima. Bukan hanya modernisasi pada kantornya, Departemen Keuangan juga memberikan beberapa layanan unggulan disertai kepastian dalam waktu dan biayanya. Penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan diupayakan semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan aspirasi publik sehingga dalam implementasinya akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan Negara, serta dinamika administrasi publik.

Penataan organisasi yang terus menerus dilakukan yang menjadikan Departemen Keuangan organisasi birokrasi yang sensitif terhadap perubahan sosial, tuntutan pelayanan publik serta menghasilkan kebijakan dan layanan yang adil dan rasional.

Beberapa langkah dilakukan Departemen Keuangan dalam upaya menjaga proses reformasi birokrasi agar tetap on track, antara lain melalui monitoring dan evaluasi kegiatan reformasi, riset kepuasan pengguna layanan, hingga pemantauan opini publik. Inilah reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yang akan memberikan jaminan kepastian dalam segala hal kepada masyarakat. (MLA)

Telusuri Liputan6 berita.liputan6.com

• home
• berita
• sport
• bola
• gaya hidup
• kesehatan
• tekno
• otomotif
• buser
• musik
• showbiz
• video
• pemilu
• blog
• forum

• Info Iklan
• Redaksi
• Sitemap
• Kontak
• Radio Partner

Coypyright © 2000-2010 Liputan 6 ® All Rights Reserved.
Liputan 6 is a Program of Surya Citra Televisi, Subsidiary Company of PT Surya Citra Media, Tbk.
Created & Developed by SCTV Multimedia & Liputan6 Website Team