Jangan Ada Lansia Telantar di Banten

Liputan6.com, Serang: Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menegaskan, ia tak ingin di provinsi yang dipimpinnya terdapat warga lanjut usia (lansia) yang telantar. "Saya tidak mau di Banten ada lansia yang disia-siakan atau diterlantarkan hanya karena dianggap sebagai beban keluarga," katanya dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2011 tingkat Provinsi Banten di Serang, Banten, Sabtu (25/6).

Ratusan lansia hadir dalam acara tersebut dan spontan menyambut dengan tepukan tangan. Menurut Atut, hingga saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik, di Banten terdapat lebih dari 500 ribu orang lanjut usia. Sekitar 14 ribu di antaranya perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Banten melalui Dinas Sosial akan terus berupaya maksimal untuk mengurangi angka langsia telantar. Selain itu, pemerintah juga berusaha menekan tingkat usia harapan hidup secara terus-menerus.

Gubernur juga mengatakan, masalah lansia bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan juga perlu mendapat perhatian dari seluruh kalangan maupun lapisan masyarakat. "Sebab, umumnya masalah lansia terlantar disebabkan faktor kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk perawatan," tandasnya.

Karena itu , Atut mengingatkan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan perhatian kepada ayah dan ibunya, kakek dan neneknya, serta para lansia lainnya. "Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah lansia di Banten," kata Atut.

Menurut Atut, memberikan perhatian kepada orang tua dengan merawat dan menjaganya merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa di masa lalu. Untuk itu, warga Banten, terutama kalangan yang mampu dan generasi muda, perlu membangun kepedulian terhadap kondisi para lansia di lingkungannya masing-masing.

"Para lansia juga harus dilibatkan dalam setiap aktivitas pembangunan. Tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Sebab, para lansia sudah kenyang dengan pengalaman hidup sehingga pasti bisa diminta masukannya untuk dimanfaatkan sebagai referensi dalam menyusun berbagai program kegiatan pembanguan di tingkat desa, kecamatan, sampai ke tingkat pemerintah provinsi," jelas Atut.(Ant/SHA)