Pemerintah Sudah Upayakan Pengampunan Ruyati

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah berupaya menempuh pengampunan atas kasus hukuman pancung oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap tenaga kerja wanita Ruyati binti Satubi. Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohamad Jumhur Hidayat di Jakarta, Ahad (19/6) malam.

Menurut Jumhur, melalui Konsulat Jenderal RI di Jeddah telah mengupayakan pemaafan dari ahli waris korban melalui kewenangan Lembaga Pemaafan sebelum Ruyati dieksekusi. Namun pihak istri majikan bersikukuh menolak upaya maaf itu. "Pemerintah sudah berusaha namun kita belum mampu menempuh rigiditas sistem hukuman mati di Saudi," tegasnya.

Jumhur menambahkan, hukuman pancung untuk Ruyati sangat menyakitkan perasaan bangsa Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi untuk mempercepat proses pemulangan jasad Ruyati. "BNP2TKI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan jenazah Ruyati,' jelas Jumhur.

BNP2TKI telah memanggil PT Dasa Graha Utama, perusahaan yang memberangkatkan Ruyati. Selain meminta keterangan, pemanggilan untuk membicarakan pemenuhan hak-hak almarhumah yang belum dibayar. BNP2TKI juga memanggil perusahaan asuransi TKI, Mitra Dana Sejahtera, yang bertanggungjawab atas pembayaran santunan kepada keluarga Ruyati Rp 45 juta.

Seperti diketahui, Ruyati diberangkatkan sekitar Oktober 2008 oleh PT Dasa Graha Utama ke Arab Saudi dan disalurkan melalui agensi di negara tersebut yaitu Ziarah Recruitment Office. Selanjutnya Ruyati bekerja pada keluarga Omar Mohammad Omar Halwani di Mekkah. Masa kerja Ruyati terhitung satu tahun tiga bulan di keluarga majikan tersebut.(JUM)