Sukses

Tugas Pers di DPR Tak Dibatasi

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR mengatakan pihaknya tak membatasi wartawan untuk meliput di DPR. Setiap pewarta dapat meliput jika memiliki tanda pengenal yang telah diseleksi.

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR, Helmizar, mengatakan pihaknya tak membatasi wartawan untuk meliput di DPR. Hal itu ditegaskan terkait adanya berita di situs-situs berita online mengenai pembatasan peliputan pers di DPR. Sebagian berita dinilai tendensius.
 
"Selama ini dan sampai hari ini, wartawan bebas meliput di lingkungan DPR dan tidak ada pembatasan sama sekali," kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Helmizar dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (11/6).
    
Salah satu berita yang dinilai memojokkan Setjen DPR  menyebutkan "Mengenai aturan baru yang dibuat Sekjen itu akan berlaku pekan depan. Bagi jurnalis yang tidak memiliki identitas peliputan di DPR dilarang meliput di DPR. Bukan itu saja akses jurnalis untuk mencari berita dengan berkeliling DPR dibatasi. Jurnalis terancam diciduk Pamdal DPR. Mereka mesti mencari berita dengan berkumpul di dalam press room DPR".
 
Setiap pewarta dapat meliput jika memiliki tanda pengenal yang telah diseleksi oleh Pengurus Kordinatoriat Wartawan DPR bersama dengan Bagian Pemberitaan DPR. "Wartawan yang belum memiliki ID, tetap bisa meliput di lingkungan DPR dengan menggunakan ID Harian yang disediakan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR untuk meliput seluruh kegiatan di DPR," kata Helmizar.
    
Sebelumnya, Pengurus Press Room DPR menginformasikan kepada para wartawan bahwa mulai pekan depan, mereka boleh memeriksa kesehatan gratis di klinik pelayanan kesehatan DPR. Wartawan yang sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan kartu pers resmi DPR.
    
Diinformasikan pula bahwa  pimpinan DPR dan Sekjen DPR telah mengeluarkan kebijakan, yaitu para wartawan tidak boleh duduk atau bekerja di lantai lobi Gedung Nusantara III DPR. Lobi bukan tempat kerja atau tempat "nongkrong".
     
Petugas keamanan akan menegur wartawan yang tidak mengindahkan imbauan ini dan diminta mengindahkannya. Wartawan DPR wajib mengenakan tanda pengenal selama meliput di lingkungan DPR. Petugas keamanan akan memperketat tata cara peliputan dan akan melarang mereka yang tidak punya tanda pengenal meliput di lingkungan parlemen. Kebijakan ini diambil menyusul banyaknya orang yang mengaku wartawan dan memeras anggota dewan.(Ant)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.