Pengamat: Penghentian BLT Kontradiktif

Liputan6.com, Padang: Langkah pemerintah menghentikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2010 adalah kebijakan kontradiktif dalam perekonomian. "Ada dua kebijakan kontraproduktif pemerintah pada 2010. Pertama menghentikan BLT, kedua akan menaikkan tarif dasar listrik," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Syamsul Amar di Padang, Sumatra Barat, Sabtu (13/3).

Menurut dia, dua kebijakan pemerintah itu akan berimbas pada anjloknya permintaan masyarakat. BLT, kata dia, adalah subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu, agar mampu memenuhi kebutuhan minimal. Jika BLT dihilangkan, tingkat kesejahteraan rakyat miskin akan terus menurun. Demand mereka rendah. Akibatnya, program negara welfare state tak terwujud.

Ditanya soal pernyataan Menko Kesra Agung Laksono bahwa perekonomian negara membaik, Syamsul mempertanyakan, ekonomi masyarakat lapisan mana yang membaik. "Persoalan ekonomi kita adalah terkait disparitas (perbedaan) yang tinggi dalam pendapatan. Ekonomi membaik itu ada pada level menengah ke atas. Sementara di level bawah, dari waktu ke waktu tak berubah," kata Syamsul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program BLT pada tahun 2010 dihentikan sementara. "Untuk sementara, pada tahun 2010 ini BLT tidak dianggarkan," kata Agung Laksono. Menteri menjelaskan, alasan penghentian sementara program BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan mulai tahun 2010 ini adalah membaiknya kondisi perekonomian.(JUM/Ant)