Syahganda: Penyelesaian Papua Melalui Pendekatan Kesejahteraan

Liputan6.com, Bandung: Upaya penyelesaian berbagai persoalan di bumi Papua, sepatutnya melalui pendekatan kesejahteraan yang dilakukan penuh ketulusan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Papua. Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam diskusi publik "Save Papua Save Indonesia" di Kampus ITB Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/8).

Syahganda mengungkapkan pula selama ini ada kesalahan pendekatan yang diambil dalam menangani permasalahan di Papua, yakni pendekatan keamanan dan ketertiban. "Jadi sudah saatnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua menggantinya dengan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan dengan ketulusan. Mengingat bila tidak ditangani dengan baik dapat bermuara pada disintegrasi Papua dan memicu retaknya NKRI."

Ia menambahkan persoalan pokok di Papua adalah sektor pangan, pendidikan, kesehatan, keterisolasian dan masalah pengakuan hukum adat masyarakat Papua. "Berawal dari persoalan inilah yang harus segera dimulai penyelesaiannya," ujar Syahganda.

Syahganda berpendapat, dengan pembangunan secara bertahap dan dana yang ada sekarang ini (APBN dan dana Otsus), penyelesaian masalah Papua diyakini sangat mungkin dapat dilakukan. Karena itu, lanjut Syahganda, diperlukan kerja keras dan kesungguhan dari semua pihak menyempurnakan pendekatan yang akan diterapkan agar persoalan dapat diselesaikan secara tuntas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Center of Indonesian Public Policy Studies (CIPPS) Ramadhani Pratama mengatakan, dalam konteks permasalahan Papua yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Caranya yaitu menghapus "kemampatan" kesejahteraan dari atas ke bawah.

Karena itu, kata dia, perlu adanya rasa saling menghargai dan menghormati antarmasyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan. "Namun demikian kondisi ini akan dapat dicapai dengan dimulainya pelayanan yang baik dari pemerintah terlebih dahulu, barulah secara perlahan masyarakat akan terbangun rasa menghormatinya terhadap pemerintah," papar Ramadhani.

Dikatakan Ramadhani, anggaran-anggaran yang ada sudah seharusnya dioptimalkan kepada program-program konkrit kepada kesejahteraan masyarakat.

"Begitu pun sumber daya alam yang menjadi salah satu modal kesejahteraan harus sepenuhnya dimiliki dan dikembalikan lagi dalam bentuk program-program pembangunan dari negara untuk rakyat Papua. Karena bagaimanapun Papua tetap bagian dari Republik Indonesia," pungkasnya.

Diskusi publik "Save Papua Save Indonesia" diprakarsai Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB dan pembicara dalam diskusi itu selain Syahganda Nainggolan dan Ramadhani Pratama, juga Ketua Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) Marthen Go dan Presiden KM ITB Ajar Dimara Sakti.(AIS)