Panwaslu Diminta Tindak Pelanggaran

Liputan6.com, Jakarta: Puluhan warga Jakarta Utara yang tergabung dalam Koalisi Rakyat berunjuk rasa di depan Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI. Aksi massa yang dimulai pada Rabu (18/7) pukul 12.30 WIB ini menuntut Panwaslu mengawal Pilkada DKI putaran kedua secara tegas, terbuka, jujur, dan adil.

"Panwaslu harus menindak semua jenis pelanggaran selama Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Panwaslu harus segera menuntaskan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), kampanye terselubung, praktik politik uang," ujar Koordinator aksi Koalisi Rakyat Munawar di Kantor Panwaslu DKI, Rabu (18/7).

Munawar menambahkan, pihaknya juga meminta seluruh penyelenggara Pilkada DKI Jakarta meninjau kembali tata tertib perihal atribut yang dianggap kampanye terselubung menjadi bagian dari atribut resmi kandidat.

"Baju kotak-kotak telah menjadi pakaian resmi cagub-cawagub nomor urut ketiga. Pada putaran kedua agar ditertibkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah berjanji menindaklanjuti tuntutan mereka, khususnya temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilukada DKI.

"Ada persoalan hukum yang harus disampaikan, terkait DPT itu tidak hanya di Tanjungpriok, semua yang masuk dalam laporan kami minta untuk bisa memilih," ujar Ramdanysah saat menemui para demonstran.

Terkait baju kotak-kotak, Ramdansyah mengingatkan, pihaknya juga akan menindaklanjuti hal ini dalam rapat Panwaslu. "Kami mengapreasiasi ini semua. Dan kami akan bawa semua masalah ini ke dalam rapat Panwaslu," ucapnya.

Sebelumnya, para demonstran juga mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum DKI dengan tuntutan serupa.(ADI/ANS)