Tanggung Jawab Negara soal TKI Harus Dipilih

Liputan6.com, Jakarta: Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch mengatakan, tak semua peristiwa kekerasan yang menyebabkan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi tanggung jawab negara.

Sebab, menurut Ade, TKI yang bekerja di luar negeri itu harus dipilah-pilah berdasarkan dokumentasi dan yang tak memiliki dokumentasi. Namun,mengenai kematian tiga TKI yang di Malaysia akibat ditembak polisi Malaysia, ia memprotes keras.

"Apapun itu, kita lakukan protes keras terhadap kejadian itu. Kita tidak bisa terima penembakan itu," kata Ade di DPD, Jakarta, Jumat (27/4). Menurut Ade, peristiwa kematian TKI itu kini menjadi urusan Kementerian Luar Negeri.

Pasalnya, kemenlu merupakan perwakilan pemerintah di luar negeri atau Malaysia. Pihaknya cuma bisa melakukan koordinasi untuk saling mendukung. "Kalau terbukti melanggar HAM dan hukum itu wewenang Kemenlu," katanya.

Sedangkan, Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning tak setuju dengan adanya pemilihan terhadap TKI atas legal dan tidak legal. Sebab, hasil kunjungannya ke lapangan banyak TKI itu mengaku memiliki dokumen.

Tetapi, dokumen mereka itu dipalsukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Contohnya ketika saya berkunjung ke satu daerah. Di sana ada anak yang lulusan SMA tetapi oleh pengirimnya dipalsukan menjadi SD. Ini kan tidak benar," kata dia.

Itu sebabnya, menurut Ribka, tak relevan lagi mendebatkan soal memiliki dokumen atau tidak. Menurutnya, pemerintah berkewajiban melindungi segenap warganya di manapun mereka berada. "Termasuk TKI di luar negeri," katanya.(MEL)