Pengerahan TNI Dinilai Bentuk Keras Kepala Pemerintah

Liputan6.com, Karanganyar: Kebijakan pemerintah yang menyiagakan aparat TNI menghadapi demonstrasi menuai kritik dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Ketua Uumum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai pilihan itu bentuk keras kepala pemerintah yang bersikukuh menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Pernyataan diungkapkan Din di sela-sela acara panen raya di Desa Pulosari, Kabupaten Karanganyar, Ahad (25/3). Ia menyesalkan sikap pemerintah yang akan melibatkan kesatuan TNI. Pengerahan TNI itu juga dianggap melanggar undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurut Din, peran TNI bukan mengamankan unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat. TNI lebih berperan dalam perang atau mengantisipasi ancaman dari luar.

Din menambahkan pihaknya bersama elemen lain akan mendatangi Mahkamah Konstitusi. Dia akan mempertanyakan kebijakan menaikkan BBM sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang ada. Karena keputusan MK telah membatalkan pasal 28 UU ayat 2 UU migas soal pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti harga pasar.(AIS)