Keterlibatan TNI Dianggap Tak Bertentangan dengan UU

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Pusat Bidang Kebijakan Strategis Demokrat Ulil Absor Abdala mengatakan keterlibatan TNI mengatasi keamanan demonstrasi kenaikan BBM yang dianggap tak sesuai undang-undang, menurut Ulil hak berpendapat setiap orang. Ia menganggap sah-sah saja.

"Silakan, terserah saja. Yang jelas kami tidak menghalang-halangi hak masyarakat itu. Dan masyarakat berkewajiban menjaga kemanan," ujar Ulil dalam jumpa pers di Warung Daun, Jakarta, Ahad (25/3).

Namun, lanjut Ulil, soal keterlibatan TNI yang jelas pemerintah hanya berusaha mengamankan stabilitas ketertiban dan kemanan negara berkaitan dengan banyak kepentingan publik. Lebih lanjut menanggapi terkait maraknya unjuk rasa kenaikan BBM, Ulil menilai juga hak politik setiap warga negara. Karena itu menurutnya sah-sah saja selama tetap menjaga kemanan dan ketertiban.

"Kalau protes itu merupakan niatan mereka, itu hak politik masyarakat. Tidak ada tekanan sama sekali dari Demokrat. Karena itu hak politik mereka," ujar Ulil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Demokrat Ihsan Modjo berpendapat soal maraknya demonstrasi kenaikan BBM, hal itu dianggap wajar. "Demo-demo seperti ini sebenarnya sudah biasa. Gak ada eskalasi yang parah seperti bakar-bakar bis pas tahun '98 kalau gak salah di depan kampus Atma Jaya," imbuh Ihsan.

Sebagai upaya antisipasi terhadap eskalasi unjuk rasa ini, menurut Ihsan, pihaknya berupaya memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat. "Kami dari Demokrat ya seperti ini, mengadakan diskusi, atau memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat," imbuh Ihsan.(AIS)