Krisis Eropa, Prancis Akan Naikan Pajak  

Liputan6.com, Paris: Presiden Prancis Nicolas Sarkozy berencana menaikkan sejumlah pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Sarkozy, seperti dilansir dalam laman NHK, Senin (30/1), kebijakan ini bakal ditetapkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di negara bertabur seni itu. Dalam sebuah wawancara televisi, ia menyatakan beberapa poin penting terkait ekonomi Prancis.

Sarkozy mengatakan, pemerintah akan membantu perusahaan dalam membayar dana jaminan sosial bagi karyawan mereka. Dana yang pemerintah keluarkan berasal dari kenaikan pajak PPN pada Oktober mendatang. Pemerintah Prancis akan menaikkan nilai pajak sebesar 1,6 poin menjadi 21,2 persen.

Selain itu, Sarkozy juga mengimbau serikat buruh untuk segera bernegosiasi dengan pemerintah mengenai jumlah jam kerja per pekan. Jumlah jam kerja yang semula 35 jam per per pekan akan diubah menjadi lebih fleksibel. Ia menyatakan pendapatan per kapita Prancis saat ini tak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan per kapita yang awalnya diperkirakan mencapai 5,7 persen, kini hanya 5,4 persen.

Untuk itu, ia berencana menetapkan pajak baru dari transaksi keuangan sebesar 0,1 persen. Hal ini bertujuan untuk menghentikan perdagagan spekulatif yang merupakan salah satu penyebab dari masalah kredit Eropa.

Menurut Sarkozy, pajak tersebut akan dikenakan pada kredit CDS atau Credit Default Swap, produk derivatif yang terkait dengan obligasi pemerintah, serta perdagangan spekulatif online. Ia berharap dengan adanya pajak tersebut, pendapatan tahunan Prancis akan meningkat menjadi 1 miliar Euro sehingga krisis keuangan negara itu akan segera pulih.

Dalam menghadapi krisis, sejumlah negara Uni Eropa telah berdialog untuk mempertimbangkan kenaikan pajak. Namun, Inggris menentang kenaikan pajak tersebut.(BOG)