Pemerintah dan DPR Belum Sepakati Pembatasan BBM
Bagus Novianto dan Edison Simarmata
30/01/2012 18:18
Liputan6.com, Jakarta: Rapat Komisi Energi DPR dengan pemerintah di Gedung DPR Jakarta, Senin (30/1), mengenai pembatasan premium belum juga mencapai kesepakatan. Rapat pun ditunda hingga Senin mendatang.
Usai pertemuan, Ketua Komisi Energi DPR Teuku Rizky Harsyah mengatakan, DPR menilai kebijakan pemerintah mengenai pembatasan premium tidak jelas. Karena itu, ia meminta rapat ditunda hingga pemerintah selesai menyiapkan bahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil rapat dengan Pertamina, Hiswana Migas, dan pemegang kepentingan lain. Namun, ia mengingatkan, kebijakan pengalihan dari bahan bakar minyak ke gas tetap akan berjalan.
Pemerintah berencana membatasi pemakaian premium April mendatang karena pemakaiannya dari tahun ke tahun melonjak. Tahun lalu, pemakaian premium melebihi target anggaran sehingga beban subsidi makin meningkat.(ADI/ULF)
Usai pertemuan, Ketua Komisi Energi DPR Teuku Rizky Harsyah mengatakan, DPR menilai kebijakan pemerintah mengenai pembatasan premium tidak jelas. Karena itu, ia meminta rapat ditunda hingga pemerintah selesai menyiapkan bahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil rapat dengan Pertamina, Hiswana Migas, dan pemegang kepentingan lain. Namun, ia mengingatkan, kebijakan pengalihan dari bahan bakar minyak ke gas tetap akan berjalan.
Pemerintah berencana membatasi pemakaian premium April mendatang karena pemakaiannya dari tahun ke tahun melonjak. Tahun lalu, pemakaian premium melebihi target anggaran sehingga beban subsidi makin meningkat.(ADI/ULF)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
