Pembakaran di Bima Akibat Pemda Lambat

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tindakan massa yang membakar kantor Bupati Bima, NTB adalah akibat lambannya pemerintah setempat merespon reaksi masyarakat. Aksi brutal ini ditambah lagi dengan memuncaknya rasa kekecewaan akibat proses hukum terhadap puluhan rekan mereka yang belum jelas dalam kasus Sape.

"Ini kan karena keidaktmampuan pemda melakukan negosiasi dengan massa. Sementara polisi sendiri dalam menghadapi puluhan ribu massa jelas kewalahan. Ini kan lebih besar dari massa pada saat penembakan di Sape," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/1).

Menurut Ifdhal, pembakaran itu bukan terjadi karena disebabkan oleh provokator. Ada atau tidak adanya provokator, gejolak dalam masyarakat terjadi karena mereka tidak lagi percaya kepada pemda sehingga bisa memicu tindakan itu.

"Kalau kembali lagi menyebut ada provokator, maka itu kembali menyalahkan masyarakat. Itu bukan solusi atas masalah yang ada sesungguhnya. Itu cara-cara lama," kata Ifdhal dengan tegas.

Akan tetapi, Ifdhal juga tak membenarkan tindakan dari massa itu. Menurut Ifdhal, seandainya kepuasaan masyarakat itu belum dijawab oleh pemda, tapi itu perlu dikontrol. "Supaya tidak menjadi kontraproduktif," kata Ifdhal.  (MEL)