Sukses

Iran Ancam Tutup Selat Hormuz

Iran mengatakan mereka mungkin akan menutup salah satu jalur minyak utama jika Barat meningkatkan sanksi terhadap Teheran terkait dengan program nuklir.

Liputan6.com, Teheran: Iran mengatakan mereka mungkin akan menutup salah satu jalur minyak utama jika Barat meningkatkan sanksi terhadap Teheran terkait dengan program nuklir. Wakil Presiden Mohammad Reza Rahimi memperingatkan, tidak setetes pun minyak bisa melewati Selat Hormuz bila sanksi terhadap Iran ditambah. Demikian dilansir BBC Indonesia, Rabu (28/12).

Kepala Staf Angakatan Laut Iran Laksamana Habibollah Sayari juga mengatakan menutup selat tersebut adalah hal yang mudah. "Menutup Selat Hormuz lebih mundah dibandingkan meminum segelas air," kata Laksamana Sayari. "Namun untuk saat ini kami belum merasa perlu menutup selat. Ada Laut Oman yang berada di bawah kendali kami dan kami juga mengontrol transit di perairan ini," jelas Sayari.

Selat Hormuz menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. Sekitar 40 persen kapal tanker minyak dunia melewai selat tersebut.

Negara-negara Barat belum lama ini mengumumkan sanksi baru terhadap Iran setelah PBB mengeluarkan laporan bahwa Iran melakukan uji coba pengembangan peralatan nuklir. Barat tengah mempertimbangkan sanksi dengan sasaran sektor keuangan dan minyak Iran setelah muncul laporan PBB. Langkah ini membuat Teheran marah dan para pejabat tinggi Iran mengancam akan mengganggu jalur minyak di Hormuz.

Menanggapi ancaman ini, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan Teheran berusaha mengalihkan perhatian dari isu utama. "Persoalan di lapangan adalah Iran selalu menghindar dari kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan terkait dengan program nuklir," kata Toner.

Sementara itu Prancis mendesak pemerintah Iran menghormati hukum internasional. "Selat Hormuz adalah selat internasional. Oleh karena itu semua kapal, dari negara mana saja, punya hak melewati perairan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Bernard Valero.(ADO)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini