Ketidakharmonisan Hubungan Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta: Pada Desember 2011, dua wakil kepala daerah mengundurkan diri. Setelah Wakil Bupati Garut Diky Chandra, menyusul Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Keduanya mewakili ketidakharmonisan hubungan kepala daerah di Indonesia.

Prijanto yang berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, memenangkan Pemilukada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007. Keduanya unggul dengan 57,87 persen suara saat itu. Tapi kemesraan tampaknya tak bertahan lama. Sejak dua tahun lalu, Prijanto telah memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari kursi jabatannya.

Mundurnya Prijanto dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mewakili gambaran hubungan pasangan kepala daerah di Indonesia. Grafis data kementerian dalam negeri menunjukkan, 94 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi menjelang Pilkada 2010 dan 2011. Hanya enam persen yang tetap berpasangan pada pilkada berikutnya.

Berbagai spekulasi beredar terkait mundurnya Prijanto. Mulai dari ketidakcocokannya dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, hingga kaitannya dengan pencalonan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada 2012. Spekulasi yang dibantah oleh Prijanto.

Tapi sejenak kita tengok alasan mantan Wakil Bupati Garut, Dicky Chandra, yang pengunduran dirinya resmi disetujui awal bulan ini.

Memang, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil kepala daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah, tidak memiliki peran dan kewenangan yang besar. Tugas wakil adalah membantu kepala daerah. Jika kepala daerah membagi sebagian kewenangannya, wakil bisa mendapat bagian fungsi atau kewenangan. Tapi jika tidak, peran wakil sangat terbatas. Kecuali di saat kepala daerah berhalangan menjalankan fungsinya.(MEL)