Kekerasan di Bima Dikecam

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah pimpinan dari beberapa elemen Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan mengutuk keras terhadap tindakan kekerasan dan penembakan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pihak diminta bertanggungjawab.

Menurut Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah, kasus kekerasan di Bima bentuk cerminan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap kasus-kasus kecil di daerah. Akibatnya kekerasan terhadap warga terus berulang. Karenanya moratorium harus segera dilakukan terhadap perusahaan tambang.

"Harusnya ada pemilikan tanah kepada hak ulayat dan nasib warga. Apalagi dengan keseluruhan polisi semakin menunjukkan centeng bayaran ketimbang melindungi warga, ini masih akan terus berlangsung. Kami ingin meminta mengkaji ulang moratorium dan evalusi perusahaan penambang," ujar Abdillah dalam jumpa persnya di PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (25/12).

PB HMI MPO Alto Makmuralto mengatakan, aparat kepolisian dari waktu ke waktu dianggap tak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa reformasi di tubuh Polri belum berjalan dengan baik.

"Itu pertanda banwa reformasi di Polri tidak berjalan baik. Apa yang didedungkan Polri untuk melakukan reformasi selama ini menjadi tidak berjalan. Ini jelas-jelas reformasi gagal. Bukan hanya di kepolisan, pemerintah juga," tegasnya.

Sementara itu Desak Made Yoniartini selaku Presidium PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan nasib rakyat kecil, terutama buruh yang bekerja di pertambangan di Bima. Selama ini banyak kasus yang terjadi, namun pemerintah selalu menutup mata.

"Saya sakit dengar saudara kita di sana, sebagai orang yang terlahir di Bima. Mereka menambang sebagai mata pencaharian, pemerintah harusnya melindungi ini. Daerah penambangan ini bukan di Bima saja, Sepotong juga ramai kasus yang terjadi sebelumnya. Saya rasa pemerintah NTB harus selesaikan kasus ini," ujarnya.

Selain mengutuk dan mengecam terhadap kekerasan di Bima, mereka juga mendesak Polri dan pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Pemerintah didesak segera mencabut izin seluruh perusahaan pertambangan dan mengusut indikasi keterlibatan Gubernur NTB dan Bupati Bima terkait pemberian izin pertambangan di sana.(ULF)