Pimpinan KPK Diharapkan Tak Jadi Alat Politik DPR

Liputan6.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diharapkan melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Pasalnya, setiap pimpinan yang terpilih itu memiliki gagasan masing-masing dalam agenda pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, konsolidasi itu diperlukan.

"Para pimpinan itu kemarin kan masih mengumbar janji orang per orang. Tetapi secara kolektif belum terlihat ada desain ke depan KPK itu mau dibawa ke mana." kata Wakil Ketua Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo di DPD, Jakarta, Jumat (9/12).

Menurut Adnan gagasan setiap pimpina itu haruslah ditarik ke dlam satu benang merah yang saling berkaitan. Di mana tujuannya tak lain dan tak bukan demi kepentingan masyarakat semata. Selain itu Adnan juga berharap terkait penuntasan kasus Century, KPK tidak hanya jadi alat politik DPR.

Karena itu, ia mendesak agar pimpinan yang baru nanti berani mengambil keputusan atas kasus itu. "Kalau tidak ada indikasi pidana korupsinya ya harus dihentikan kasusnya. Meski risikonya jadi bulan-bulanan DPR. Kalau ada yang teruskan ke tingkat penyidikan," ujarnya.

Adnan menambahkan, KPK tanpa strategi ke depan hanya terjebak pada hiruk pikuk dan akan menjadi letih dan kehabisan energi oleh DPR. "Jadi pemberantasan korupsi ke depan harus berdampak secara langsung kepada masyarakat," katanya.(MEL)