Sukses

Kalangan DPR Tolak Pangkalan Militer AS di Darwin

Pangkalan militer ini diduga terkait kepentingan Negeri Adidaya atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tak dirasakan, terutama bagi masyarakat setempat, Papua.

Liputan6.com, Jakarta: Kalangan DPR menolak rencana penempatan pangkalan militer-militer Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan militer dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan.

Pangkalan militer ini diduga terkait kepentingan Negeri Adidaya atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tak dirasakan, terutama bagi masyarakat setempat, Papua. Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno melalui siaran pers kepada liputan6.com di Jakarta, Ahad (20/11).

Syahfan menuturkan, pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil dinilai sangat mencurigakan. "Jelas sekali kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini," tegas Syahfan.

Ia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan. "Dikhawatirkan bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran," ujar Syahfan.

Sinyalemen ini menurut Syahfan sukar untuk dihindari. Sebab ia meyakini tak ada makan siang gratis di balik hibah pesawat tempur bekas. Indonesia, lanjut Syahfan, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. "Hampir di setiap negara di mana AS mendirikan pangkalan, di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga."

Dalam hal ini Syahfan juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tak menenggang kepentingan Indonesia. Menurut dia, Australia seringkali mengambil langkah diplomasi yang tak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Melalui Komisi I, ia akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri tentang sikap resmi pemerintah.

"Di forum itu, kami (DPR) akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang firm," tandasnya. Ia juga berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawa dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan RI (NKRI).(AIS)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini