Pendekatan Militer di Papua Dinilai Gagal

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Relawan Pejuang Demokrasi Masinton Pasaribu mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik di Papua. "Sejak tahun 1967 penandatanganan kontrak karya pertama PT Freeport, 31 tahun (Presiden) Soeharto melakukan pendekatan militeristik di Papua. Dan kini hal tersebut masih berlanjut," kata Masinton lewat pesan BlackBerry, Senin (7/11).

Menurut Masinton, Otonomi Khusus diberlakukan di Papua sejak 2001. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, justru pelaksanaannya melahirkan banyak ketimpangan.

Jurang kesenjangan, lanjut Masinton, antara rakyat Papua dan elite pemerintahan daerah, antara kesejahteraan dan kemiskinan, antara keadilan dan pelanggaran HAM, semakin lebar.

"Tingkat kesejahteraan menjauh dari rakyat Papua. Padahal, setiap hari mereka menyaksikan kekayaan alamnya dieksploitasi dan dibawa keluar Papua. Dari mulai penebangan hutan, perampokan ikan, hasil laut, penambangan emas, tembaga, dan lain-lain," katanya lagi.

Ketika rakyat Papua menuntut keadilan dan kesejahteraan, perjuangan mereka selalu berbenturan dengan kekerasan. Karena itulah, pendekatan militer dianggap sudah bukan zamannya lagi. "Pendekatan militeristik sudah terbukti gagal," tegas Masinton.(WIL/ULF)