<i>Underbown</i> SBY Desak KPK Periksa Anas dan Hatta

Liputan6.com, Jakarta: Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak tebang pilih mengatasi kasus dugaan korupsi yang melilit anggota Partai Demokrat (PD) dan partai koalisi. Mengingat, dari hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik kepada Ketua Dewan Pembina PD menurun.

"Makanya kami mendesak agar KPK sesegera mungkin menuntaskan kasus-kasus dugaan suap, penyimpangan kewenangan dan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum PD Muhamad Nazaruddin," kata Direktur Eksekutif KAUM Demokrat Sejati Herbert Sitorus di Jakarta, Rabu (21/9). Ia menambahkan, sudah dengan tegas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nazaruddin menyebut Ketua Umum PD Anas Urbaningrum; Wakil Ketua Umum Jhony Allen Marbun dan lain-lain. Diduga mereka ikut mengondisikan penggarongan APBN bersama Nazaruddin.

Selain itu, mereka meminta KPK memeriksa petinggi partai yang tergabung dalam partai koalisi yang diduga ikut korupsi. Herbert mencontohkan nama itu seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus suap Kemenakertrans. Serta Ketua Umum PAN Hatta Radjasa. Nama Hatta disebut mantan Dirjen Perkeretaapian Dephub Soemino Eko Saputro dalam sidang Pengadilan Tipikor.

Karena itu KPK diminta tegas, cepat dan transparan melakukan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan petinggi-petinggi di PD dan partai koalisi. Sehinggga publik dan partai lain tak bisa menyatakan KPK menganakemaskan PD dan partai koalisi.

"Terlebih terhadap Hatta Radjasa yang akan menjadi besan SBY, maka KPK harus cepat menjadikan isi persidangan Soemino untuk menyidiknya agar ikatan pernikahan putra SBY dengan putri Hatta Radjasa tidak semakin menodai tingkat kepercayaan publik terhadap SBY," ucapnya.

Jika KPK tak mau menerima masukan dari publik maka pantas bagi kami untuk menyatakan, bukan PD dan partai koalisi yang ingin tebang pilih. "Namun diduga KPK bermain politik tebang pilih untuk tujuan memecah-belah partai-partai di Indonesia," tutup Herbert.(AIS)