Mubarok: Pemberian Uang Saat Kongres Dapat Ditolerir

Liputan6.com,Jakarta: Anggota Dewan Pembina partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan bahwa pemberian uang dalam kegiatan kongres partai dapat ditolerir. Pasalnya uang tersebut sebagai pengganti tiket anggota Kongres.
"Kalau undang orang pengganti tiket,dari Jakartra 1 juta Jawa Barat 2 juta, Papua bisa lebih banyak lagi, itu pengganti uang transport, bisa ditolerir," ucap Mubarok saat mengadiri peluncuran buku Testimoni Antasari Azhar, di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (15/9) malam.

Ia pun membandingkan bahwa kegiatan kongres Demokrat tidak sebanding dengan kegiatan Kongres partai Golkar. "Kalau ditanya Golkar itu lebih banyak lagi, coba tanya sama Golkar, coba tanya kesana berapa yang dibagi-bagi kan lebih besar itu, kita mah kecil (bagi-bagi Uangnya)," ucap Mubarok. Namun pembagian uang tersebut dibantahnya sebagai politik uang, bahkan Mobarok menyebutkan dari cerita yang didapatnya saat kongres pemilihan Ketua Umum PD, ada angota kongres yang mendapat Rp3 juta.

"Gak ada poltik uang, kita terbuka kok, kalau boleh tanya hadir ke forum Marzuki (mantan Calon Ketua Umum PD) kalian boleh tanya berapa, mereka cerita, mereka dapat Rp3 juta," katanya. Namun menanggapi pengakuan staf keuangan M. Nazaruddin, Yulianis bahwa uang untuk kongres Partai Demokrat itu berasal dari kas induk perusahaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Jumlahnya sebesar Rp30 miliar dan 2 juta USD yang diserahkan pada bulan Mei 2010.

Mubarok membantahnya bahwa saat konggres tidak tau ada aliran dana untuk pemenangan salah satu calon Ketua Umum PD saat kongres Pemilihan. "Dia yang tahu, kita tidak tahu, Yulianis juga tidak tahu itu untuk apa buat siapa, Uang kemana, yang dibawa pulang berapa, belum terbuka itu. Untuk siapa, siapa yang terima, tidak ada yang tahu," ujarnya

Sebelumnya staf keuangan Nazaruddin mengatakan adanya aliran dana sebesar Rp30 miliar saat kongres Partai Demokrat di Bandung. Uang itu kemudian dibagikan kepada sejumlah petinggi partai. Namun Yulianis enggan menyebutkan pihak yang menerima dana yang berasal dari perusahaan yang menenangkan proyek pemerintah tersebut. (ARI)