Sukses

Abrasi Gerus Meranti, Pulau Topang Terancam Hilang

Pulau Topang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terancam hilang karena abrasi yang hingga saat ini terus menggerus kawasan pantai setempat.

Liputan6.com, Dumai: Pulau Topang di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terancam hilang karena abrasi. Hingga saat ini abrasi terus menggerus kawasan pantai setempat.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, Pulau Topang yang sebelumnya memiliki luas daratan mencapai 4.200 hektare perlahan terus terkikis abrasi cukup berat. Berdasarkan evaluasi bersama sejumlah pemuka masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat, luas daratan Pulau Tobang saat ini tinggal 3.500 hektare.

"Luas daratan yang terkikis hingga 500 hektare ini diprediksi berlangsung sejak 20-25 tahun silam. Parahnya lahan bakau dan berbagai tanaman yang tadinya difungsikan untuk menahan laju abrasi, perlahan mulai punah dan rusak akibat minimnya kesadaran masyarakat sekitar untuk merawatnya," katanya.

"Lahan bakau yang tadinya membentang cukup luas, kini hanya tinggal sekitar 50 persennya saja. Selain itu, penyangga juga roboh diterjang derasnya ombak," katanya.

Ia menjelaskan, abrasi kategori berat memang tidak "menyerang" segala sisi pulau itu atau hanya beberapa bagian terutama yang berhadapan langsung dengan laut lepas, namun terjangan abrasi tersebut jauh lebih ganas daripada perkiraan sebelumnya.

Pada kesempatan terpisah, pemuka masyarakat Pulau Topang Sam Suharto, mengatakan, jumlah masyarakat Pulau Topang saat ini sedikitnya 2.800 jiwa yang rata-rata hidup dengan cara berkebun atau bercocok tanam. "Namun banyak juga yang keluar pulau dan mencari nafkah di dalam maupun di luar Meranti seperti Kota Dumai dan Bengkalis," kata Sam.

Sam mengatakan, secara umum masyarakat Pulau Topang tidak mengetahui bahwa abrasi kategori berat sedang mengancam kehidupan mereka. "Untuk menangani masalah ini dibutuhkan perhatian lebih pemerintah," lanjut Sam.

Menurut Sam, pemerintah perlu mendatangkan pakar untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat setempat tentang cara efektif mencegah abrasi. "Bagaimana abrasi bisa dicegah, sementara masyarakatnya tidak mengerti cara penanggulangannya," kata Sam.(Ant/ULF)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.