Pemerintah Tidak Tegas dalam Pertemuan Kinabalu  

Liputan6.com, Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan hasil pertemuan Kinabalu tidak memperlihatkan ketegasan pemerintah Indonesia.

"Sebagaimana diprediksi hasil pertemuan Kinabalu tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi Indonesia. Hasil pertemuan masih menenggang Malaysia sebagai negara tetangga dan bangsa serumpun. Tidak terlihat ketegasan dan kelugasan dari pemerintah Indonesia," kata Hikmanto dalam siaran persnya, Selasa (7/11).

Hikmanto menambahkan, pertemuan Kinabalu dianggap signifikan, apabila memenuhi keinginan Presiden dalam pidatonya di Cilangkap tentang percepatan dan penuntasan perundingan perbatasan. Selain itu, menurut dia, adanya permintaan maaf dari pihak Malaysia atas penangkapan petugas KKP oleh Marine Police Malaysia di wilayah kedaulatan Indonesia dan perlakuan atas petugas KKP ketika `dimintai keterangan` oleh Otoritas Malaysia sebagaimana diharapkan oleh publik Indonesia.

Senada dengan Hikmanto Pakar Politik Syahganda Nainggolan juga menyatakan, Dalam pertemuan Kinabalu, seharusnya Indonesia dapat bersikap tegas agar Malaysia melakukan pernyataan maaf, utamanya atas perlakukan polisi Malaysia saat menangkap dan juga menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 3 Agustus lalu.

Syahganda juga mempertanyakan mengapa delegasi Indonesia tak menuntut kata maaf Malaysia atas perlakuan yang melukasi perasaan rakyat Indonesia itu. Dalam JCBC (joint commission for bilateral cooperation) di Kota Kinabalu, Malaysia, Senin (6/9), Indonesia dan Malaysia sepakat mempercepat penyelesaian perbatasan laut dan yang masih sengketa dan akan mengadakan empat pertemuan hingga Desember 2010. Selain menghasilan jadwal perundingan, kedua negara sepakat untuk penerapan SOP (standard operating procedure) dan ROE (rule of engagement) bagi para petugas terkait di lapangan untuk mencegah terulangnya insiden serupa terjadi pada saat mendatang. (ARI)