Pimpinan DPR Bahas Pembangunan Gedung Baru  

Liputan6.com, Jakarta: Para pimpinan DPR-RI Senin siang ini (6/9) menggelar rapat khusus untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung mewah itu. Ketua DPR marzuki Alie mengatakan, para konsultan akan ditanya apakah benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa dan lain-lain.

"Jika memang tidak ada rencana itu, lalu siapa yang selama ini menyebarkan kabar bahwa di gedung baru itu akan ada fasilitas spa," kata Marzuki.

Soal kolam renang Marzuki menyatakan rencana itu memang ada. Ide teknis awalnya adalah membuat bak penampungan air untuk kepentingan pemadam kebakaran. Karena untuk memompa air dari bawah ke lantai teratas yakni lantai 36 tidak memungkinkan, sehingga disarankan membuat bak penampungan air di lantai tengah gedung.

Namun marzuki berpikir, ketimbang hanya membangun bak penampungan air, sebaiknya sekalian saja dibuat kolam renang sehingga bisa sekaligus dimanfaatkan untuk fasilitas olah raga.

"Jadi bukan untuk hura-hura," tandas Marzuki Alie.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, rencana pembangunan gedung baru ini belum harga mati. Jadi atau tidaknya akan tergantung pada hasil rapat pimpinan siang ini.

"Saya hanya menyampaikan, bukan ngotot," kata Marzuki.

Sebelumnya marzuki pernah mengatakan bahwa pembangunan gedung baru itu tak mungkin batal, karena panitia kerja pembangunan gedung sudah bekerja menjalankan usulan anggota DPR lalu. [baca: Rencana Gedung Baru DPR Tak Akan Batal]

Menurutnya pembangunan gedung baru ini diperlukan antara lain untuk menampung staff ahli yang akan direkrut untuk membantu anggota DPR-RI. Jika jumlah staffnya lebih dari 1 maka gedung yang ada sekarang tidak mampu menampung.

Dari hasil evaluasi, Marzuki memperkirakan biaya pembangunan gedung itu juga bisa ditekan hingga di bawah Rp 1 triliun, dari rencana semula yang diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun.(MLA)