Malaysia Tolak Minta Maaf, Indonesia Diharap Tegas
Tim Liputan 6 SCTV
27/08/2010 16:34
Liputan6.com, Jakarta: Menanggapi maraknya unjuk rasa anti Malaysia di Indonesia, sejumlah media besar Malaysia mulai menyuarakan sikap pemerintah mereka yang disebut sudah kehilangan kesabaran. Kantor berita Malaysia, Bernama, mengungkapkan kekecewaan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Rajak.
Sedangkan The Star, mengutip Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman yang menyatakan tidak akan meminta maaf atas insiden penahanan tiga pegawai Kementerian Kelautan Indonesia. Sang Menlu malah mengecam unjuk rasa anti Malaysia yang bergejolak di seluruh Indonesia.
Menanggapi penolakan Malaysia meminta maaf, wakil rakyat dan pengamat hukum internasional, mendesak agar pemerintah mengambil tindakan tegas. "Kami akan minta pemerintah melakukan tindakan keras dan tegas agar provokasi tidak berlanjut. Pemerintah selama ini terlalu lembek. Dalam sebuah kedaulatan tidak ada kompromi, jika perlu kita menutup hubungan diplomatik," ujar TB Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah Indonesia menyertakan bukti kuat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia di wilayah kedaulatan RI, sehingga setiap tindakan Indonesia dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. (CHR/YUS)
Sedangkan The Star, mengutip Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman yang menyatakan tidak akan meminta maaf atas insiden penahanan tiga pegawai Kementerian Kelautan Indonesia. Sang Menlu malah mengecam unjuk rasa anti Malaysia yang bergejolak di seluruh Indonesia.
Menanggapi penolakan Malaysia meminta maaf, wakil rakyat dan pengamat hukum internasional, mendesak agar pemerintah mengambil tindakan tegas. "Kami akan minta pemerintah melakukan tindakan keras dan tegas agar provokasi tidak berlanjut. Pemerintah selama ini terlalu lembek. Dalam sebuah kedaulatan tidak ada kompromi, jika perlu kita menutup hubungan diplomatik," ujar TB Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah Indonesia menyertakan bukti kuat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia di wilayah kedaulatan RI, sehingga setiap tindakan Indonesia dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. (CHR/YUS)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
