Pengamat: DPR Seperti Anak Kecil Jika Boikot
Zumrotul Muslimin
13/03/2010 14:15
Liputan6.com, Medan: Fraksi-fraksi di DPR tak perlu memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas APBNP 2010. Apabila tetap melakukan itu lembaga tersebut layak disebut seperti anak kecil. "Boikot itu sama artinya ngambek yang hanya dilakukan anak kecil," kata pengamat politik dari IAIN Sumatra Utara, Ansari Yamamah, di Medan, Sabtu (13/3).
Menurut Ansari, meski sidang paripurna DPR menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam bailout Bank Century, tapi Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan belum dinyatakan bersalah secara hukum. Meskipun ditetapkan melalui sidang paripurna tapi kesimpulan adanya pelanggaran dalam bailout itu adalah proses politik yang tidak punya kekuatan hukum.
Karena itu, kata dia, tidak ada alasan kuat yang dapat diterima jika harus memboikot kehadiran Sri Mulyani. Apalagi kehadiran Sri Mulyani untuk membahas APBN-Perubahan 2010 yang erat kaitannya dengan kesuksesan program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Kehadiran Menkeu bukan sebagai politisi tapi pejabat pemerintahan yang ingin membahas tentang program pemerintah.
"Karena itu, tidak ada satu alasan memboikot Sri Mulyani," kata alumni Leiden University Belanda tersebut. Dia menambahkan, DPR diharapkan dapat bersikap dewasa dan profesional dalam berpolitik dan mampu memilah masalah. Wacana pemboikotan terhadap Sri Mulyani muncul dari fraksi-fraksi partai yang memilih Opsi C (adanya pelanggaran dalam bailout untuk Century).(JUM/Ant)
Menurut Ansari, meski sidang paripurna DPR menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam bailout Bank Century, tapi Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan belum dinyatakan bersalah secara hukum. Meskipun ditetapkan melalui sidang paripurna tapi kesimpulan adanya pelanggaran dalam bailout itu adalah proses politik yang tidak punya kekuatan hukum.
Karena itu, kata dia, tidak ada alasan kuat yang dapat diterima jika harus memboikot kehadiran Sri Mulyani. Apalagi kehadiran Sri Mulyani untuk membahas APBN-Perubahan 2010 yang erat kaitannya dengan kesuksesan program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Kehadiran Menkeu bukan sebagai politisi tapi pejabat pemerintahan yang ingin membahas tentang program pemerintah.
"Karena itu, tidak ada satu alasan memboikot Sri Mulyani," kata alumni Leiden University Belanda tersebut. Dia menambahkan, DPR diharapkan dapat bersikap dewasa dan profesional dalam berpolitik dan mampu memilah masalah. Wacana pemboikotan terhadap Sri Mulyani muncul dari fraksi-fraksi partai yang memilih Opsi C (adanya pelanggaran dalam bailout untuk Century).(JUM/Ant)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
