Joe Biden Siap Jadi Moderator

Liputan6.com, Jerusalem: Dalam sesi pertemuannya dengan pejabat senior Israel, baru-baru ini Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap menjadi mediator perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina. Apalagi, proses dialog damai sempat terhenti lebih dari setahun.

Dalam lawatannya di Jerusalem, Joe Biden berkata, "Saya berharap awal dari apa yang dikenal sebagai perundingan tidak langsung atau kedekatan, saya berharap itu adalah kendaraan, sebuah kendaraan yang dapat kita mulai untuk menghilangkan lapisan ketidakpercayaan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir."

"Saya kira kita berada di saat kesempatan nyata dan saya percaya bahwa kepentingan bangsa Israel dan Palestina, jika semua orang berhenti dan mengambil napas dalam-dalam, sebenarnya lebih cocok dibandingkan dengan mereka yang menentang," imbuh Biden.

Seperti dikutip Telegraph, Selasa (9/3) ini Joe Biden akan mengunjungi Israel dan Tepi Barat. Biden ijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi moderat Tzipi Livni.

Esok harinya, Biden akan bertandang ke Kota Ramallah, Tepi Barat. Ia bakal mengadakan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Salam Fayyad. Dia juga berencana bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus bagi kuartet pemain diplomatik utama.

Baik Israel maupun Palestina telah sepakat menggelar pembicaraan tidak langsung dengan dukungan AS. Kendati ada keraguan mendalam tentang kemungkinan keberhasilan pembicaraan. Negosiasi langsung antara kedua belah pihak terhenti sejak Israel melakukan serangan yang menghancurkan Jalur Gaza pada Desember 2008-Januari 2009. Serangan terjadi sekalipun AS berupaya meluncurkan proses perdamaian.

Sebelumnya, utusan AS George Mitchell telah menghabiskan beberapa hari terakhir di kawasan tersebut untuk membuka jalan bagi kedekatan pembicaraan dan berencana kembali minggu depan. "Saya pikir tahap pertama ini akan secara bertahap bekerja pada bagaimana proses akan terjadi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley di Washington DC, AS, Senin.(RST/ANS)